Politikus Golkar: Menteri Tak Perform Sebaiknya Direshuffle
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto: Runi/Man/DPR RI
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju.
Dave menilai performa atau kinerja para menteri bakal menjadi pertimbangan utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reshuffle kabinet. Sebab, Kepala Negara ingin memastikan para menterinya tetap bekerja dengan performa terbaik.
Baca Juga
"Bilamana presiden melihat ada anggotanya yang tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya, maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direshuffle,” kata Dave di Jakarta, Jumat (6/1).
Ia berharap seluruh anggota kabinet menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan bertanggung jawab untuk mendukung terealisasinya pencapaian program-program pemerintah.
Baca Juga
Bahkan, Dave meminta agar partai-partai koalisi pemerintah untuk memberikan dukungan yang penuh agar target-target pemerintah bisa terwujud.
“Jangan ada lagi yang tidak fokus ataupun bermain dua kaki, akan tetapi semuanya fokus untuk menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Jokowi telah beberapa kali memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Namun, Jokowi enggan mengungkapkan waktu pasti melakukan reshuffle serta kisi-kisi menteri yang akan terkena reshuffle. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia