Pimpinan DPR RI buka suara soal polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Siti Dyah Sujirah atau Sipon, istri dari aktivis yang juga sastrawan Wiji Thukul, meninggal dunia pada Kamis (5/1).

Beredar kabar Johnny G. Plate mundur dari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Kabar tersebut santer terdengar di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan calon legislatif tengah menjadi perdebatan publik.

"Setelah hakim meneliti ahli perhitungan perekonomian negara ternyata masih bersifat asumsi belum real atau nyata,” kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/1).

Indrasari Wisnu Wardhana divonis tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Sertifikat HGU yang belum terpetakan mencapai 1.799 sertifikat dengan luas mencapai 8,3 juta hektare,” kata Ghufron dalam penyampaikan hasil kajian di Ruang Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (3/1).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly merespons ramainya kritik terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

hukuman mati terhadap Herry Wirawan merupakan peringatan bagi para pelaku kejahatan seksual. Negara tidak akan main-main terhadap penjahat seksual dalam memberikan hukuman.

Mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini mengatakan, kedatangannya sebagai kewajiban warga negara dalam membantu penegakan hukum yang tengah ditangani KPK.

Agus menyoroti dua kelemahan sistem proporsional terbuka atau sistem berbasis caleg.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie turut menyoroti polemik Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Relasi PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai NasDem semakin memanas.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem secara resmi mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar nama Yuwono Pintadi dikeluarkan dari daftar pemohon uji materiil UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.