Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen petinggi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendesak transaksi janggal bernilai fantastis di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu harus diungkap secara terang.

Hal itu ditandai dengan launching program Pesantren Sehat di Pondok Pesantren Sirojul Huda, Senin (27/3).

"KPK sidik dugaan korupsi barang kena cukai di wilayah Tanjung Pinang, Provinsi Kepri," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/3).

"Sejauh ini berkisar sekitar puluhan miliar," ujar Ali.

KPK menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Namun, dari 47 orang yang dipanggil itu, terdapat 5 pejabat yang tak penuhi panggilan karena beralasan sakit.

Kemenkeu menerima laporan transaksi janggal tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 300 surat.

KPK melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Plt Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah buka suara merespon informasi viral di media sosial terkait foto dirinya dan lambang PDIP yang terpampang di sampul sebuah amplop berisi uang.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakakan, aspek keamanan kapal tanker pengangkut BBM, gas dan minyak mentah sangatlah penting.

Menurut Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap yang melibatkan penyelenggara negara.

"Memang ini aksi segelintir turis asing, namun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tindakan mereka ini telah meresahkan dan merampas lahan usaha masyarakat lokal. Harus ditertibkan," ujar La Nyalla

Ia mengaku banyak belajar dari Jokowi terkait hal itu.

"Saya ingin memastikan untuk kesekian kalinya, pemilu itu jadi. Pemilu itu jadi, enggak bisa diundur. Karena kalau mundur itu pemilu melanggar konstitusi,” ujarnya.