Sri Mulyani Sudah Panggil 47 Pegawai Berharta Tak Wajar, 5 Mangkir
Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau virtual di Jakarta, Senin (27/3). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).
Dalam raker ini, Sri Mulyani mengungkap telah memanggil 47 dari 69 pejabat Kementerian Keuangan yang hartanya tidak wajar.
Baca Juga
Namun, dari 47 orang yang dipanggil itu, terdapat 5 pejabat yang tak penuhi panggilan karena beralasan sakit.
Sri Mulyani menerangkan, pemanggilan puluhan pejabat Kemenkeu tersebut untuk dilakukan klarifikasi harta.
"Sampai 17 Maret 2023 kami sudah memanggil 47 pegawai yang kami identifikasi, 42 hadir fisik dan 5 sakit," kata Sri Mulyani.
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Diberhentikan dari Menteri Keuangan
Klarifikasi harta, kata Sri Mulyani, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan mengecek status harta, sumber perolehan harta, serta data perpajakan.
"Bahwa rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sudah kami lakukan, termasuk RAT (Rafael Alun Trisambodo) dan dua pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang viral," ujar Sri Mulyani. (Pon)
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Tak Disalurkan, Nasib Anies Berakhir di Tangan Sri Mulyani
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Menkeu Purbaya Janji Kejar Target Pajak Akhir Tahun dengan Jurus Profesional, Bukan Pakai Gaya Preman
Menkeu Purbaya Mengguncang Media Sosial: Dari Kritik Cukai Rokok Sampai Ajak Gen Z Kaya, Penilaian Positif Tembus 83,7 Persen
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T