Sri Mulyani Sudah Panggil 47 Pegawai Berharta Tak Wajar, 5 Mangkir

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Maret 2023
Sri Mulyani Sudah Panggil 47 Pegawai Berharta Tak Wajar, 5 Mangkir

Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau virtual di Jakarta, Senin (27/3). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Dalam raker ini, Sri Mulyani mengungkap telah memanggil 47 dari 69 pejabat Kementerian Keuangan yang hartanya tidak wajar.

Baca Juga

Kronologi Transaksi Janggal Rp 349 T Versi Sri Mulyani

Namun, dari 47 orang yang dipanggil itu, terdapat 5 pejabat yang tak penuhi panggilan karena beralasan sakit.

Sri Mulyani menerangkan, pemanggilan puluhan pejabat Kemenkeu tersebut untuk dilakukan klarifikasi harta.

"Sampai 17 Maret 2023 kami sudah memanggil 47 pegawai yang kami identifikasi, 42 hadir fisik dan 5 sakit," kata Sri Mulyani.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Diberhentikan dari Menteri Keuangan

Klarifikasi harta, kata Sri Mulyani, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan mengecek status harta, sumber perolehan harta, serta data perpajakan.

"Bahwa rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sudah kami lakukan, termasuk RAT (Rafael Alun Trisambodo) dan dua pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang viral," ujar Sri Mulyani. (Pon)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Bansos Tak Disalurkan, Nasib Anies Berakhir di Tangan Sri Mulyani

#Kementerian Keuangan #Sri Mulyani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Dalam jabatannya itu, Sri Mulyani bertugas mendorong penguatan dukungan kebijakan dan pendanaan di negara-negara donor maupun peminjam.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Indonesia
Menteri Keuangan Purbaya Lantik 3 Dirjen Baru, Ingatkan Integritas sebagai Fondasi
Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Menteri Keuangan Purbaya Lantik 3 Dirjen Baru, Ingatkan Integritas sebagai Fondasi
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Olahraga
NOC Indonesia Dorong Dialog dengan Kemenkeu demi Masa Depan Prestasi Atlet Nasional
Ketua NOC Indonesia mendorong dialog dengan Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran olahraga nasional demi persiapan multievent 2026 dan Olimpiade 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
NOC Indonesia Dorong Dialog dengan Kemenkeu demi Masa Depan Prestasi Atlet Nasional
Indonesia
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Isu PPN jalan tol kini makin menguat. Kementerian Keuangan memastikan, bahwa belum ada aturan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Kemenkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana, Belum Ada Aturan Resmi
Indonesia
Publikasi Nama-Nama Alumni Nakal LPDP ke Publik Masih Tahap Wacana
Direktur Utama LPDP, Sudarto, menegaskan wacana publikasi daftar alumni nakal LPDP masih sebatas kajian internal dan belum menjadi keputusan final.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Februari 2026
Publikasi Nama-Nama Alumni Nakal LPDP ke Publik Masih Tahap Wacana
Indonesia
36 Alumni Beasiswa LPDP Belum Jalankan Kewajiban Pengabdian, Ini Sanksi Bagi Mereka
Sanksi bagi pelanggar kewajiban pengabdian berupa mengembalikan dana pendidikan serta pemblokiran akses terhadap seluruh program LPDP di masa mendatang
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Februari 2026
36 Alumni Beasiswa LPDP Belum Jalankan Kewajiban Pengabdian, Ini Sanksi Bagi Mereka
Indonesia
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Oknum diduga menerima jatah Rp 7 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
Indonesia
Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Minta Kerja Serius dan Berintegritas
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melantik 27 pejabat Eselon II Kemenkeu. Ia pun meminta bisa menjaga pasar dalam negeri.
Soffi Amira - Kamis, 29 Januari 2026
Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Minta Kerja Serius dan Berintegritas
Indonesia
Purbaya Terima 63 Laporan Hambatan Usaha, Janji Lakukan Perbaikan
Dari 63 laporan, sebagian besar dalam proses penyelesaian dan sisanya dalam tahap pemantauan maupun perbaikan data.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Terima 63 Laporan Hambatan Usaha, Janji Lakukan Perbaikan
Bagikan