DPR RI mendukung rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto

Komisi III DPR menegaskan, bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Wacana pembentukan kementerian baru pun ditolak.

Ahmad Sahroni menyebut revisi UU Polri berpotensi menjadi inisiatif pemerintah. DPR akan membahasnya setelah masa reses berakhir.

KPK mendalami aset Fadia Arafiq termasuk transaksi valas dalam kasus korupsi Pekalongan. Diduga ada aliran dana Rp 46 miliar ke perusahaan keluarga.

Salah satu persoalan utama yang selama ini dikeluhkan masyarakat yakni potensi kesewenang-wenangan dalam proses hukum acara pidana

Posisi dokter internship yang berada di antara status peserta didik dan tenaga pelayanan kesehatan.

Mafirion mendorong Komnas HAM dan lembaga perlindungan anak lainnya untuk melakukan investigasi independen.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan Kemenag harus memperketat izin pesantren pasca kasus kekerasan seksual di Pati. I

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menilai rencana penutupan prodi yang dianggap tidak relevan berisiko mengancam kebebasan akademik dan keragaman ilmu pengetahuan.

TNI memberi pembekalan nasionalisme bagi calon penerima LPDP agar mencegah fenomena alumni lupa pulang dan memperkuat pengabdian pada bangsa.

Perlindungan menyeluruh dan kompensas penting untuk pemulihan korban kekerasan seksual.

LPSK dapat memberikan perlindungan psikologis dan mitigasi awal bagi wartawan korban doxxing.

Komisi VI DPR RI memperingatkan rencana revisi HET Minyakita berpotensi memicu penimbunan dan harga liar. .

Pengawasan lemah berisiko meningkatkan peredaran hewan ternak yang sakit.

Agar substansi aturan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, khususnya kalangan pekerja.