Komisi IV DPR RI bakal menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1) hari ini.

Tim penyidik tampak mengenakan masker serta topi terlihat keluar dari rumah politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sekitar pukul 01.10 WIB.

Penggeledahan rumah Djan Faridz berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024, yang menjerat eks Caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.

Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya boleh berbangga atas hasil yang telah ditorehkan dalam kurun waktu tiga bulan pertama

Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari 2025.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Jan Oktavianus menolak gugatan praperadilan yang diajukan Wali Kota Semarang Mbak Ita.

Komisi X DPR RI seharusnya menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, Rabu (22/1) sore.

Fraksi PDIP DPR RI sebut pelantikan bagi kepala daerah yang tidak berperkara di MK sah secara hukum.

Pelantikan akan dilakukan terhadap kepala daerah yang telah mendapat putusan ketetapan dismissal sengketa MK.

Ulil Abshar Abdallah menilai kebijakan tambang itu lebih besar manfaatnya dibandingkan mudaratnya.

Wilayah Cirebon merupakan Dapil Satori saat maju sebagai caleg DPR pada Pemilu 2024.

Anggota Komisi IX yang ikut sidak bersama Titiek, antara lain Daniel Johan dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi NasDem, Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra, dan Panggah Susanto dari Fraksi Golkar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota Komisi XI DPR RI, Satori, terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Perkembangan pinjaman online (pinjol) yang semakin marak di masyarakat hingga Rp 137 triliun mendapat sorotan dari legislator Senayan.