Pimpinan DPR belum menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya memisahkan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dan pemilu lokal (gubernur, bupati/wali kota, DPRD)

Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting sempat disorot publik karena diduga memiliki sebuah rumah mewah di Kota Medan.

Menurut anggota Komisi IX DPR dorongan KemenP2MI justru melemahkan kedaulatan sistem ketenagakerjaan nasional.

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem putusan MK tidak mamiliki kekuatan mengikat dan inkonstitusional.

Pemeriksaan terhadap Bobby Nasution sebagai saksi diperlukan guna menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain.

Putusan MK bertolak belakang dengan putusan sebelumnya terkait pelaksanaan pemilu.

Proyek pertama yakni preverensi Jalan Sp Kota Pinang-Gunung Tua-SP Pal XI Tahun 2023 (Rp 56,5 miliar),

Dugaan korupsi ini bermula ketika Kepala PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), bersama Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi (KIR), melakukan survei offroad di Desa Sipiongot untuk meninjau lokasi proyek

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama

Ketimbang menambah kuota, Nasaruddin lebih menekankan pentingnya meningkatkan jumlah petugas pendamping demi kenyamanan jemaah

Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban

KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

DPR RI masih harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap putusan MK tersebut.