Menurut Gus Sahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan untuk memerangi radikalisme, namun Menag justru diam terhadap intoleran dan lemah dalam menindak kaum radikal.

"Sebagai moda transportasi publik PT KCI peduli terhadap pencegahan bahaya virus Corona kami lakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan," ungkapnya.

"Hal yang menampar kita adalah, kok bisa Dirut TJ dipilih yang cacat hukum," kata Gilbert di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Johnny mengatakan pihaknya belum melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks terkait virus Corona. Saat ini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif.

"Jadi menginginkan prosesnya yang terbuka uji publik kepada cawagub," kata Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad

"Khusus terkait dengan framing coronavirus melalu cyber drone Kominfo, terdapat 54 percakapan atau isu hoaks dan disinformasi," kata Menkominfo Johnny G Plate

"Polri berpedoman pada hukum positif yang berlaku, sampai hari ini jenis narkotik sudah diatur itu dilarang. Kami mengacu pada hukum positif yang berlaku yang mengatur tentang hukum narkotika," kata Asep.

"Situasi alhamdulillah kondusif, terjadi dialog dari masyarakat dan TNI-Polri," kata Asep Adi Saputra kepada wartawam di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/2).

Rudy mengaku tidak tahu pembahasan apa dalam pertemuan itu sampai DPP PDIP memanggilnya bersama pengurus DPC PDIP Solo dan 30 anggota Fraksi PDIP di DPRD Solo.

Alasan Lukmanul Hakim menaruh hati ke Riza Patria karena Gerindra dan PAN sama-sama mendukung Anies-Sandi putaran kedua pada Pilkada DKI 2017 lalu.

"Kans kalau dilihat dari figur keterkenalan publik Riza Patria lebih dikenal publik dibanding dengan Nurmansjah Lubis. Oleh karena itu, jangan sampai PKS mengajukan nama kader yang kurang terkenal," kata Zul

"Keberadaan Golkar semakin dirasakan rakyat, semakin dekat dengan rakyat. Golkar bersama rakyat memenangkan pilkada," terang Airlangga

"Seperti pengawet warna, parfum, zat-zat yang bagus untuk kesehatan serta berbagai dari sisi medis. Maka saya jadi bertanya apa dasar negara menjadikan ini ilegal," ujarnya.

"Ya itu kan calo padahal itu dia ngajak bikinnya di Tangerang, tapi nyari pelanggan di Satpas SIM Daan Mogot.

"Dengan laporan ini, BNI mengharapkan akan dapat menekan jumlah kasus pemalsuan dokumen serupa ke depan,", ucap Corporate Secretary BNI, Meiliana