Komisi B Soroti Pemprov DKI Tunjuk Terpidana Donny Jadi Dirut TJ

Eddy FloEddy Flo - Senin, 03 Februari 2020
 Komisi B Soroti Pemprov DKI Tunjuk Terpidana Donny Jadi Dirut TJ

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyayangkan Pemprov DKI menunjuk terpidana Donny Andy Saragih menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang hingga akhirnya dibatalkan.

Menurut dia, Pemda DKI sangat lalai dan tak teliti memilih orang yang saat ini tengah bermasalah dengan hukum.

Baca Juga:

Pengangkatan Dirut TransJakarta Dibatalkan, PSI: Anies Harus Independen Seleksi Direksi BUMD

"Hal yang menampar kita adalah, kok bisa Dirut TJ dipilih yang cacat hukum," kata Gilbert di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Komisi B DPRD DKI Jakarta sayangkan Anies angkat terpidana jadi Dirut TJ
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sayangkan Anies tunjuk terpidana jadi Dirut TJ (Foto: Dok Pribadi)

Gilbert menilai, tim seleksi yakni Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta merupakan pangkal kekeliruan dalam penunjukan Donny sebagai petinggi TJ.

"Di mata saya adalah penunjukkan tim rekruitmen yang salah," papar dia.

Politikus PDI Perjuangan ini memperingatkan Pemprov DKI agar masalah seperti ini tak terjadi lagi ke depannya. Menurut dia, bila kasus seperti ini masih terjadi diyakininya Jakarta tak akan maju.

Baca Juga:

Dibatalkan Jadi Dirut TJ Karena Kasus Penipuan, Donny: Anies Tidak Salah

Gilbert pun membandingkan Jakarta dengan Bangkok Ibu Kota Thailand di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya lebih rendah bisa lebih baju dari Jakarta.

"Ini perlu menjadi catatan kalau tidak sampai kapanpun jakarta tidak akan naik kelas. Dengan PAD yang jauh lebih besar dari Bangkok, Bangkok bisa bangkit. Lama-lama kita ini Jakarta sekelas gunung kidul," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Motif Anies Tunjuk Donny Saragih Jadi Dirut PT TransJakarta

#TransJakarta #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Transjakarta Modifikasi Rute 2F dan 8D, Simak Daftar Lengkap Agar Tidak Salah Naik dan Terjebak Kemacetan
Ada titik pemberhentian baru
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Transjakarta Modifikasi Rute 2F dan 8D, Simak Daftar Lengkap Agar Tidak Salah Naik dan Terjebak Kemacetan
Indonesia
Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Pada Sabtu, 25 Oktober 2025 terdapat 22 layanan terkena modifikasi rute dan lintasan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
 Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Bagikan