Komisi B Soroti Pemprov DKI Tunjuk Terpidana Donny Jadi Dirut TJ
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)
MerahPutih.Com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyayangkan Pemprov DKI menunjuk terpidana Donny Andy Saragih menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang hingga akhirnya dibatalkan.
Menurut dia, Pemda DKI sangat lalai dan tak teliti memilih orang yang saat ini tengah bermasalah dengan hukum.
Baca Juga:
Pengangkatan Dirut TransJakarta Dibatalkan, PSI: Anies Harus Independen Seleksi Direksi BUMD
"Hal yang menampar kita adalah, kok bisa Dirut TJ dipilih yang cacat hukum," kata Gilbert di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2).
Gilbert menilai, tim seleksi yakni Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta merupakan pangkal kekeliruan dalam penunjukan Donny sebagai petinggi TJ.
"Di mata saya adalah penunjukkan tim rekruitmen yang salah," papar dia.
Politikus PDI Perjuangan ini memperingatkan Pemprov DKI agar masalah seperti ini tak terjadi lagi ke depannya. Menurut dia, bila kasus seperti ini masih terjadi diyakininya Jakarta tak akan maju.
Baca Juga:
Dibatalkan Jadi Dirut TJ Karena Kasus Penipuan, Donny: Anies Tidak Salah
Gilbert pun membandingkan Jakarta dengan Bangkok Ibu Kota Thailand di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya lebih rendah bisa lebih baju dari Jakarta.
"Ini perlu menjadi catatan kalau tidak sampai kapanpun jakarta tidak akan naik kelas. Dengan PAD yang jauh lebih besar dari Bangkok, Bangkok bisa bangkit. Lama-lama kita ini Jakarta sekelas gunung kidul," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Transjakarta Modifikasi Rute 2F dan 8D, Simak Daftar Lengkap Agar Tidak Salah Naik dan Terjebak Kemacetan
Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?