Komisi B Soroti Pemprov DKI Tunjuk Terpidana Donny Jadi Dirut TJ


Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)
MerahPutih.Com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyayangkan Pemprov DKI menunjuk terpidana Donny Andy Saragih menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang hingga akhirnya dibatalkan.
Menurut dia, Pemda DKI sangat lalai dan tak teliti memilih orang yang saat ini tengah bermasalah dengan hukum.
Baca Juga:
Pengangkatan Dirut TransJakarta Dibatalkan, PSI: Anies Harus Independen Seleksi Direksi BUMD
"Hal yang menampar kita adalah, kok bisa Dirut TJ dipilih yang cacat hukum," kata Gilbert di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Gilbert menilai, tim seleksi yakni Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta merupakan pangkal kekeliruan dalam penunjukan Donny sebagai petinggi TJ.
"Di mata saya adalah penunjukkan tim rekruitmen yang salah," papar dia.
Politikus PDI Perjuangan ini memperingatkan Pemprov DKI agar masalah seperti ini tak terjadi lagi ke depannya. Menurut dia, bila kasus seperti ini masih terjadi diyakininya Jakarta tak akan maju.
Baca Juga:
Dibatalkan Jadi Dirut TJ Karena Kasus Penipuan, Donny: Anies Tidak Salah
Gilbert pun membandingkan Jakarta dengan Bangkok Ibu Kota Thailand di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya lebih rendah bisa lebih baju dari Jakarta.
"Ini perlu menjadi catatan kalau tidak sampai kapanpun jakarta tidak akan naik kelas. Dengan PAD yang jauh lebih besar dari Bangkok, Bangkok bisa bangkit. Lama-lama kita ini Jakarta sekelas gunung kidul," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

TJ Radio Resmi Meluncur, Bakal Temani Sekaligus Jadi Sumber Informasi Bagi Pelanggan Transjakarta

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal

Cara Pramono Anung Abadikan Sisa-Sisa Kerusakan Akibat Demo Rusuh di Halte Jaga Jakarta
