Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

"UUD 1945: Tujuan Negara berbunyi, Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi di manapun warga Indonesia mendapat kesulitan, maka #NegaraHarusHadir

"Penyidik melakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 6 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020 untuk tersangka AM (Amril Mukminin).

"Polri kemarin memberikan surat pembatalan, artinya surat kepada KPK bahwa untuk Kompol Rossa tidak ditarik (ke Kepolisian),” kata Argo Yuwono

Ia menjelaskan lokomotif sepanjang 12,65 meter itu mulai digarap di Balai Yasa Yogyakarta pada 18 April 2019. Pengerjaan rampung dan diuji coba pada 5 November 2019. Perbaikan menghabiskan dana sekitar Rp2 miliar.

“Agendanya pertama, sebagai orang Indonesia kami memperkenalkan diri kepada lima ?pimpinan MPR secara resmi,” kata Firli kepada wartawan seusai pertemuan dengan pimpinan DPR.

"Sore ini, tim sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk menentukan lokasi baru. Kita tidak bisa menentukan rute tanpa ada ahlinya" kata Anies

Saya percaya kerja sama antara Singapura dan Indonesia bersifat win-win dan kita bisa sama-sama mendapatkan keuntungan darinya,” kata Halimah.

"Jadi itu(revitalisasi) sejalan dengan Keppres nomor 25 tahun 95 karena memang rancangannya dibuat mengikuti Keppres," kata Anies

"Dana PT Taspen Rp 263 Triliun. Rp 263 Triliun dibagi 4,1 juta orang. Dasar kekhawatiran pemohon uang ini dibagi. Pembagi jauh berbeda," kata Antonius Kosasih.

"Kami akan serahkan kepada KPK karena kami sifatnya memberikan bantuan kepada KPK berdasarkan surat yang diberikan kepada Polri," ujar Idham.

Terlepas dari itu, Gembong berpesan kepada Riza supaya bisa mengisi kekosongan dari Gubernur Anies Baswedan bila ada kegiatan atau jangan semata-mata jadi ban serep.

Dan ini adalah upaya sistematis dari yang bersangkutan untuk mengacak-acak atau merusak sistem SDM yang berjalan di KPK," kata Kurnia

Budi mengatakan, situasi global dapat terjadi seketika sehingga kesiapan rakyat sebagai bangsa rapat ke belakang untuk maju ke depan di kancah internasional perlu dukungan banyak pihak.

Bamsoet menambahkan, program deradikalisasi secara khusus tentu sepatutnya dibuat setelah para WNI itu kembali ke Tanah Air. Misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).