PKS Ingatkan Pemulangan 600 Eks ISIS ke Indonesia Sesuai Amanat UUD 1945


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera desak pemerintah terima eks simpatisan ISIS yang pernah jadi WNI (MP/Fadhli)
MerahPutih.Com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengomentari wacana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS dari sejumlah wilayah di Timur Tengah seperti yang disampaikan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi beberapa hari lalu.
Menurut Mardani, negara harus hadir untuk menjadi ayah bagi WNI di manapun yang mendapat kesulitan, termasuk WNI eks kombatan ISIS.
Baca Juga:
Ketua MPR Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Soal Pemulangan Eks Simpatisan ISIS
"UUD 1945: Tujuan Negara berbunyi, Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Jadi di manapun warga Indonesia mendapat kesulitan, maka #NegaraHarusHadir untuk menjadi ayah," tulis Mardani di akun Twitternya, Kamis (6/2).
Karenanya, anggota Komisi II DPR ini mendukung pemulangan WNI eks ISIS, serta mengusulkan dibuatnya gugus tugas 'Tim Deradikalisasi ISIS.'

Mardani menyebut, nantinya program deradikalisasi tidak hanya bersifat responsif-insidentil kepada para eks teroris, namun perlu juga menitikberatkan pada pencegahan, di antaranya upaya-upaya intelijen yang proaktif, kebijakan kontra-radikalisasi selain deradikalisasi, peran serta dari masyarakat, dan pendekatan-pendekatan kebijakan yang lunak.
"Pasti ada pro-kontra atas kebijakan pemerintah, di sini nilai demokrasi sesungguhnya ada, dan eksistensi negara hadir atas kebutuhan rakyatnya. Perlu kedewasaan berdemokrasi kita dalam menyikapi dialektika ini. Buat Gugus tugas (Tim Deradikalisasi Isis), kaji. #NegaraHarusHadir," cuit Mardani.
"Selanjutnya, perlu disadari bahwa program deradikalisasi tidak hanya bersifat responsif-insidentil kepada para eks teroris, namun perlu juga menitikberatkan pada pencegahan, kebijakan kontra-radikalisasi selain deradikalisasi, peran dan pendekatan yang soft policy. #NegaraHadir," jelasnya.
Tak hanya tim deradikalisasi, Mardani juga mengusulkan dibentuknya gugus tugas khusus untuk mendampingi eks kombatan ISIS agar mereka menjadi warga negara yang baik.
"Pemerintah juga perlu membentuk gugus tugas khusus dengan tugas mendampingi mereka menjadi warga negara yang baik dan berdaya. Plus, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor. Silahkan dikaji, evaluasi dan diadakan pendekatan. #NegaraHarusHadir," katanya.
Mardani menegaskas soal pentingnya negara hadir untuk membantu eks kombatan ISIS itu seperti yang dilakukan
pemerintah Singapura. Di negara itu, anak teroris besar kembali sadar karena negara menjaga lewat pemberian beasiswa.
"Sebuah kasus di Singapura memberikan pelajaran bahwa seorang anak teroris-besar kembali sadar karena anak-keluarganya dijaga negara dengan mendapat beasiswa. Bukti negara hadir untuk warganya. #NegaraHarusHadir," ungkap Mardani.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia
Selain soal penanganan 600 WNI eks kombatan ISIS, Mardani juga menyinggung pentingnya melakukan pendalaman mengenai penyebab adanya terorisme.
"Juga, pendalaman alasan mengapa ada terorisme, adalah penting. Apakah melulu tentang Ideologi, atau lagi-lagi ketiadaan negara dalam menyejahterakan rakyat seperti amanat konstitusi kita. Mari cintai NKRI dengan kewaspadaan, cintai juga kemanusiaan. #NegaraHarusHadir," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Analis Intelijen Prediksi Pemulangan 600 Simpatisan ISIS Timbulkan Gejolak
Bagikan
Berita Terkait
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat

PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif

Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja

Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Banjir Jakarta Parah Sampai 2,7 Meter! Mardani Tegaskan Solusi Banjir Bukan Sekadar Tambal Sulam

Isi Konten Radikal Remaja Anggota ISIS di Gowa Terungkap, Aktif Sebarkan Propaganda

Remaja 18 Tahun Ditangkap Densus 88, Diduga Sebarkan Propaganda ISIS dan Ajakan Teror

Prabowo Subianto Bakal Hadiri Pembukaan Konferensi PUIC 2025, Fokus Tata Kelola Pemerintahan

Delegasi Palestina di Sidang PUIC: Dalam Sejarah Manusia, Tak Pernah Ada Kejahatan Seperti Ini

DPR Akan Bawa Isu Palestina dalam Konferensi Parlemen OKI
