"Tidak ada kebijakan Kemendikbud sama sekali mengenai metode pembayaran. Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa, mau dia dompet digital apa," kata Nadiem.

"Dan diperparah lagi dengan kinerja dia yang buruk di Jakarta. Jadi saya kira tingkat penerimaan publik secara keseluruhan Indonesia sangat rendah terhadap Anies," papar Wempy.

Meskipun demikian, Sukiyat tidak merasa sakit hati pada Jokowi dan DPP PDIP yang tidak memberikan rekomendasi pada anaknya di Pilkada Klaten.

"Sudah ada kalau 50 Sprindap saja sudah ada. Saya kira lebih lah dari 50. Hampir setiap hari saya tanda tangan Sprindap," kata Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

"Tidak sama sekali jadi membuat beliau besar kepala, karena itu subyektifitas responden. Pak Prabowo posisinya ingin kerja saja. Selebihnya silakan di nilai positif dan negatifnya," ujar Dahnil

Jadi supaya jelas dan clear. Bukan di NTB, bukan RJL,bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu supaya jelas dan clear. Tapi perkara lain," kata Ali Fikri

"Dalam rapat Paripurna nanti diminta visi misi untuk melihat yang mana yang menguasai Jakarta," kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (20/2).

“Kenapa? Secara logika sekarang ini di polres saja hampir seluruh Indonesia kekurangan anggota. Dengan meniadakan penyidikan di polsek, berarti kan load factor tambah di polres.

Jadikan rumah ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi yang penting adalah kehidupan di dalam rumah,” pesannya.

"DPR sedang hobby pamer keanehan. Belum mau mensahkan RUU PKS, malah usul RUU Ketahanan Keluarga (KK) yang isinya penuh 'keanehan" tulis Hikam

SBY menyempatkan diri mampir makan siang Rumah Makan Ayam Goreng Mulyani Kelurahan Begajah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (20/2).

Penghentian penanganan perkara tersebut dilakukan sejak Firli dan empat pimpinan KPK lainnya dilantik pada 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.

"Cari tempat yang betul, jangan acak-acak, jadi Ada kaitan revitalisasi dengan Formula E, minta uangnya di revitalisasi tapi dihancurin Monas, ini diacak-acak, semua marah, Kita wakil rakyat," kata Prasetyo.

Nurul menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu jauh mengintervensi urusan domestik sebuah keluarga. Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar secara tegas menarik dukungan terhadap RUU tersebut.

Asep pun mengingatkan bahwa pihak-pihak yang menyembunyikan tersangka juga dapat dipidana. Aturan itu tercantum dalam Pasal 221 KUHP.