Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery menilai usulan Menko Polhukam Mahfud Md soal polsek tak melakukan penyelidikan-penyidikan sebagai niat yang baik, namun tak serta-merta usulan tersebut dapat langsung diterapkan.
“Yang pertama, saya tentu saya percaya apa yang disampaikan Profesor Mahfud niatnya untuk kemaslahatan bangsa, itu pasti. Bahwa usulan itu bisa dipraktikkan atau tidak, tentu harus dilihat kembali, tidak bisa serta-merta apa yang disampaikan Profesor Mahfud langsung dilaksanakan. Tentu harus kembali ke institusi tersebut,” katanya kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Kamis (20/2).
Baca Juga:
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Tanggapi Usul Polsek Tak Perlu Tangani Perkara
Herman beralasan, di tingkat polres saja, Polri mengalami kekurangan anggota, apabila tugas polsek dikurangi, beban polres akan meningkat.
“Kenapa? Secara logika sekarang ini di polres saja hampir seluruh Indonesia kekurangan anggota. Dengan meniadakan penyidikan di polsek, berarti kan load factor tambah di polres. Nah, bagaimana cara penanganan hal ini?” ujarnya.
Secara teknis Herman mengatakan Komisi III tak ingin menanggapi serius usul Menko Polhukam tersebut. Dia mengatakan harus ada pembicaraan terlebih dahulu di lingkup internal pemerintah.
“Tentu teknis yang tahu adalah institusi tersebut. Karena itu, kami sementara tidak menanggapi serius dulu. Kami anggap ini adalah niat baik Profesor Mahfud. Tentu internal pemerintah harus bicara, pemerintah dengan Kapolri, kemudian nanti Kapolri dengan Komisi III untuk membahas,” jelas politisi PDIP tersebut.
Herman juga menampik alasan usul Mahfud. Menurutnya, target pidana di tubuh polsek sudah tak ada saat ini.
“Saya kira, pola target 3, 5, 2, begitu-begitu zaman dulu, itu sudah cerita masa lalu, kalau di Polri dibilang zaman jahiliah. Sekarang sudah tidak ada lagi itu,” sebutnya.
Baca Juga:
Pemerintah Pertimbangkan Polsek Tak Lagi Tangani Perkara Pidana
Selain itu, menurut Herman, usulan Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas itu kecil kemungkinannya dapat terlaksana kecuali bila Polri dapat melakukan inovasi teknologi dalam penyidikan.
“Kecil kemungkinan, kecuali infrastrukturnya diubah, artinya penyidikan perkara itu Polri punya terobosan teknologi, sudah tidak perlu mesti bawa terperiksa bawa ke kantor polisi, antre di kantor polisi, berkas nggak perlu lagi semua lewat digital, tapi itu kan tidak murah, itu mahal,” tutupnya.(Knu)
Baca Juga:
Kapolri Jenderal Idham Azis Akui Jumlah Polisi Makin Membludak, Prestasinya?
