Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Cari Rute Baru Formula E Selain Monas

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 20 Februari 2020
 Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Cari Rute Baru Formula E Selain Monas

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Perhelatan Formula E masih memanas di masyarakat, lantaran Pemprov DKI terus bersikukuh menggunakan kawasan Monas sebagai rute lintasan mobil balap berenergi listrik itu.

Agar tak terus menjadi polemik Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan Pemprov DKI untuk menggantikan rute ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat hingga kawasan Ancol, Jakarta utara.

Baca Juga:

Formula E di Monas Tabrak UU Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur

Prasetyo menegaskan trek Formula E di mana saja boleh, asal menabrak aturan dan merusak cagar budaya dan ikon nasional.

"Cari tempat yang betul, jangan acak-acak, jadi Ada kaitan revitalisasi dengan Formula E, minta uangnya di revitalisasi tapi dihancurin Monas, ini diacak-acak, semua marah, Kita wakil rakyat," kata Prasetyo.

Balapan Formula E disarankan jangan di Monas
Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Prasetyo juga meminta Dinas Kebudayaan DKI tak mengulangi kelalaian dalam pembuatan surat proses perizinan penyelenggaraan Formula E di kaswasan Monas.

Lanjut dia, penyelenggaraan Formula E merupakan event bertaraf Internasional. Terlebih APBD yang dikeluarkan untuk revitalisasi Monas sebagai persiapannya tidak sedikit.

"Tolong lah buat surat yang betul. Saya sebagai pimpinan tidak menolak adanya Formula E. Saya pun menyetujui anggaran revitalisasi untuk dioptimalkan secara baik," papar Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri mengkritik Pemprov DKI yang ingin menggelar event balapan mobil listrik Formula E di Monas, pada Jakarta pada 6 Juni 2020.

Ia pun mempertanyakan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang menghelat di Monas. Pasalnya, kata dia, Monas merupakan cagar budaya yang dilindungi, maka sudah semestinya pemerintah menjaganya kawasan tersebut.

Baca Juga:

Bulan Depan Lintasan Formula E di Monas Mulai Diaspal

"Monas itu di dalam keputusan, peraturan, itu adalah cagar budaya," kata Megawati di Kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2) kemarin.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini pun kembali mempertanyakan, mengapa Anies tak mencari tempat lain selain Monas.

"Kenapa sih, mau bikin Formula E kenapa sih harus di situ? Kenapa sih enggak di tempat lain? Kan begitu. Peraturan itu ya peraturan," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Akhirnya Balap Formula E Boleh di Monas, Ini Janji Anies ke Setneg!

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Bagikan