"Jadi dari hasil pemeriksaan, tes urinenya negatif. Ya ini akan dipulangkan," kata Audie Sonny Latuheru saat dikonfirmasi, Minggu (8/3) malam.

"Kehadiran figur Ahok sebagai kepala otorita bisa langsung bekerja. Kalau yang lain kan belum teruji. Banyak yang pintar berkata-kata, tapi mereka belum tentu mampu menata kota.

Hingga berita ini diturunkan Ririn masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakbar.

“Konsep sudah saya ajukan ke Presiden. Kita sedang menunggu arahan lebih lanjut dari beliau. Ini bukan crisis center ya, hanya gugus tugas,” kata Muhadjir di Jakarta.

Yurianto menjelaskan kasus 05 merupakan seorang pria berusia 55 tahun, diketahui positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan dari penelusuran klaster Jakarta.

"Ingat, anarkisme bukanlah nilai-nilai Indonesia dan juga bukan nilai-nilai Islam. Demikian juga aksi sepihak dalam bentuk sweeping," ujarnya.

"Saya sampaikan agar kader PDIP Solo tidak takut untuk mendukung bakal pasangan calon Achmad Purnomo-Teguh Prakosa di Pilkada Solo tanggal 23 September mendatang," ujar Rudy

"Pada 7 Maret 2020, Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan kasus positif COVID-19 ke-133 di Singapura, yaitu WNI," kata KBRI Singapura

Syafrin mengklaim keputusan pembatalan lelang ulang yang dilakukan Anies, telah sesuai asas-asas umum permerintah yang baik.

"Dalam Konstitusi telah disebutkan bahwa tiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan berhak untuk merasa aman, sesuatu yang ironisnya tidak dialami oleh pasien corona tersebut," ujar Usman.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan atas RUU Cipta Kerja sebagai landasan seluruh kebijakan di dalam menjalankan perintah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

Kang Uu mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mendukung diresmikannya CBC sebagai sentra kerudung karena dinilai bisa membangkitkan ekonomi pasar sehingga kesejahteraan akan merata.

Jadi semuanya adalah keputusannya ada di Pak Prabowo baik itu kongres rekapan maupun mekanisme seperti apa," kata Sandi

Wahyuningsih mengatakan karantina mandiri ini bertujuan untuk menjamin keselamatan ASN. Karantina mandiri berlaku selama 14 hari.

"Dengan makin banyaknya jenderal polisi menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan tentu akan muncul tudingan bahwa Indonesia akan menuju "negara polisi" ," kata Neta