Marak Dwifungsi Polri, Pengamat Anggap Presiden Jokowi Jadikan Indonesia 'Negara Polisi'

MerahPutih.Com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane menilai, penunjukkan Irjen Antam Novambar sebagai salah satu pejabat teras di Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menimbulkan citra buruk bagi pemerintah.

Antam sendiri pernah mencalonkan diri sebagai Ketua KPK 2019 lalu. Namun, ia gagal di tengah jalan.

Baca Juga:

Tunjuk Irjen Antam Novambar Jadi Pejabat di KKP, Jokowi Dianggap Punya Hutang Budi

Selain Antam, ada nama perwira tinggi polisi lain yang menduduki jabatan strategis yaitu Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Ketua KPK Firli Bahuri, Ketum PSSI Mochammad Iriawan, pejabat Kementerian Perindustrian Komjen Setyo Wasisto, hingga Kepala BNPT Suhardi Alius.

Neta melihat, Presiden Joko Widodo seakan pilih kasih dan memberi ruang Polisi 'menguasai' Indonesia mengingat sebelumnya banyak jenderal Bhayangkara itu yang menduduki jabatan strategis.

"Dengan makin banyaknya jenderal polisi menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan tentu akan muncul tudingan bahwa Indonesia akan menuju "negara polisi" ," kata Neta kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (9/3).

Neta melanjutkan, jika rezim Jokowi berganti pada 2024 mendatang, bukan mustahil akan terjadi "aksi sapu bersih" terhadap mereka - mereka di Kepolisan yang dianggap 'orangnya' Jokowi.

"Ini nantinya akan menyulitkan generasi generasi polri selanjutnya," sebut Presidium Indonesia Police Watch ini.

Neta meyakini, kedekatan Polri dengan Jokowi tak lepas dari posisi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bisa saja muncul rasa cemburu dari jajaran militer karena melihat jenderal polisi dianakemaskan Jokowi," terang Neta.

Praktik difungsikannya jenderal polisi ke dalam departemen atau institusi sipil bukanlah hal baru.

Sejak era presiden Soekarno, Soeharto maupun era Susilo Bambang Yudhoyono, ada jenderal polisi yang dikaryakan ke departemen.

"Memang jumlahnya sangat terbatas. Namun di era Jokowi sangat mencengangkan karena jumlah jenderal polisi yg dikaryakan cukup banyak, lebih dari 25 jenderal, mulai dari menteri, sekjen, dirjen, komisaris, dubes," kata Neta.

"Jadi pertanyaan memang, kenapa Jokowi begitu banyak "menarik" polisi ke dalam lingkungan pemerintahannya," tambah dia.

Neta berharap, kedepannya Jokowi mau mengutamakan diri untuk membuka seluruh elemen bangsa menduduki jabatan strategis. Dengan begitu, azas keadilan dan pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Polri mengatakan Antam Novambar tidak perlu berhenti jadi polisi setelah ditunjuk sebagai Plt Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nantinya, Antam hanya diwajibkan untuk keluar dari institusi Bhayangkara tersebut bila telah ditetapkan Sekjen definitif di kementerian yang kini dipimpin Edhy Prabowo itu.

Antam yang dikenal penghobi motor Vespa ini akan memasuki masa purnatugas atau pensiun pada tahun ini.

Apabila ada sebuah rotasi jabatan atau mutasi, mantan Capim KPK ini akan meninggalkan Polri lalu bertugas di KKP secara penuh, tidak lagi Plt.

Baca Juga:

Kemenkes Gandeng BIN untuk Lacak dan Identifikasi Para Suspect Corona

Antam menggantikan Nilanto Perbowo yang diangkat sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Upacara pelantikan itu dipimpin Menteri KKP Edhy Prabowo.

"Pergantian ini adalah hal normal dalam organisasi, penyegaran," kata Edhy melalui keterangan tertulis, Rabu (26/2).

Irjen Antam Novambar menjabat sebagai Wakabareskrim sejak Juni 2016. Ia sebelumnya ditugaskan sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba.(Knu)

Baca Juga:

Kabareskrim Koordinasi dengan Bea Cukai untuk Tahan Semua Masker Ekspor