Tunjuk Irjen Antam Novambar Jadi Pejabat di KKP, Jokowi Dianggap Punya Hutang Budi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Maret 2020
Tunjuk Irjen Antam Novambar Jadi Pejabat di KKP, Jokowi Dianggap Punya Hutang Budi

Presiden Jokowi saat mencoblos pada Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane mengkritik penunjukkan Irjen Antam Novambar sebagai pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Neta melanjutkan, penunjukan Antam menunjukkan Presiden Jokowi begitu banyak "menarik" polisi ke dalam lingkungan pemerintahannya.

Baca Juga:

Ditemui Airlangga, SBY Bakal Dukung Pemerintahan Jokowi?

"Ini faktor kedekatan Jokowi terhadap jenderal- jenderal polisi selama ini," jelas Neta kepada merahputih.com di Jakarta, Sabtu (8/3)

Neta mengatakan, Polri sangat membantu Jokowi terutama dalam mengamankan pilpres di periode pertama maupun periode kedua.

"Faktor ini sepertinya membuat Jokowi merasa berutang budi pada polri," sebut Neta.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane desak Polri segera tahan Sofyan Jacob (Foto: MP/Fadhli)
Ketua Presidium IPW Neta S Pane. (Foto: MP/Fadhli)

Neta melihat, jika praktek mengkaryakan jenderal polisi ini dikembangkan terus menerus oleh Jokowi, IPW melihat akan muncul empat dampak negatif pada institusi polri ke depan.

"Pertama, akan muncul rasa cemburu dari jajaran militer karena melihat jenderal polisi dianakemaskan Jokowi," sebut Neta.

Kedua, kalangan birokrat sipil merasa peluang karir mereka akan semakin sempit karena pos-pos tertentu diambil jenderal polisi dan ini pasti memunculkan kecemburuan.

Baca Juga:

Kegaduhan Virus Corona Bukti Pemerintahan Jokowi tak Dipercaya Rakyat

"Ketiga, makin meluasnya ekspansi jenderal polisi ke departemen dan institusi sipil lainnya, bisa memunculkan tuntutan keadilan, yakni Polri harus membuka peluang agar institusinya bisa dimasuki birokrat sipil, sehingga tidak hanya jenderal polisi yg masuk ke departemen tapi birokrat sipil juga harus bisa masuk dan menduduki posisi penting di Polri," jelas Neta.

Neta melihat, dengan makin banyaknya jenderal polisi menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan tentu akan muncul tudingan bahwa Indonesia akan menuju "negara polisi".

"Jika rezim berganti bukan mustahil akan terjadi 'aksi sapu bersih' yang nantinya akan menyulitkan generasi-generasi Polri selanjutnya," sebut Neta. (Knu)

Baca Juga:

Ahok Bakal Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru, Gerindra: Luar Biasa Pak Jokowi

#Polri #Neta S Pane #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Perayaan Natal, Polri Gencarkan Perbaikan Gereja dan Posko Ibadah di Sumut
Polri memprioritaskan pembersihan dan perbaikan gereja-gereja yang terdampak bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
Jelang Perayaan Natal, Polri Gencarkan Perbaikan Gereja dan Posko Ibadah di Sumut
Indonesia
IPW Nilai Putusan MK Picu Gejolak di Tubuh Polri, PP Bisa Jadi Jalan Tengah
Putusan tersebut dinilai menciptakan ketidakpastian hukum bagi ribuan anggota Polri yang saat ini bertugas di luar struktur institusi kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
IPW Nilai Putusan MK Picu Gejolak di Tubuh Polri, PP Bisa Jadi Jalan Tengah
Indonesia
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Dari hasil pengungkapan tersebut, aparat menangkap 17 orang tersangka, dengan 7 orang lainnya masih berstatus DPO.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Indonesia
4.217 Polisi Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Terdiri dari 4.217 personel Polri, 394 personel TNI Kodam Jaya, dan 433 personel Pemprov DKI Jakarta, serta didukung elemen potensi masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
4.217 Polisi Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Indonesia
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Terkait rencana revisi UU Polri, Soedeson memastikan pembahasan tersebut tetap akan dilakukan dan materi yang diatur dalam Perpol nantinya akan diperkuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Indonesia
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Bareskrim Polri mengungkap modus peredaran gelap narkotika menjelang pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Bagikan