Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane mengkritik penunjukkan Irjen Antam Novambar sebagai pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Neta melanjutkan, penunjukan Antam menunjukkan Presiden Jokowi begitu banyak "menarik" polisi ke dalam lingkungan pemerintahannya.
Baca Juga:
"Ini faktor kedekatan Jokowi terhadap jenderal- jenderal polisi selama ini," jelas Neta kepada merahputih.com di Jakarta, Sabtu (8/3)
Neta mengatakan, Polri sangat membantu Jokowi terutama dalam mengamankan pilpres di periode pertama maupun periode kedua.
"Faktor ini sepertinya membuat Jokowi merasa berutang budi pada polri," sebut Neta.
Neta melihat, jika praktek mengkaryakan jenderal polisi ini dikembangkan terus menerus oleh Jokowi, IPW melihat akan muncul empat dampak negatif pada institusi polri ke depan.
"Pertama, akan muncul rasa cemburu dari jajaran militer karena melihat jenderal polisi dianakemaskan Jokowi," sebut Neta.
Kedua, kalangan birokrat sipil merasa peluang karir mereka akan semakin sempit karena pos-pos tertentu diambil jenderal polisi dan ini pasti memunculkan kecemburuan.
Baca Juga:
Kegaduhan Virus Corona Bukti Pemerintahan Jokowi tak Dipercaya Rakyat
"Ketiga, makin meluasnya ekspansi jenderal polisi ke departemen dan institusi sipil lainnya, bisa memunculkan tuntutan keadilan, yakni Polri harus membuka peluang agar institusinya bisa dimasuki birokrat sipil, sehingga tidak hanya jenderal polisi yg masuk ke departemen tapi birokrat sipil juga harus bisa masuk dan menduduki posisi penting di Polri," jelas Neta.
Neta melihat, dengan makin banyaknya jenderal polisi menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan tentu akan muncul tudingan bahwa Indonesia akan menuju "negara polisi".
"Jika rezim berganti bukan mustahil akan terjadi 'aksi sapu bersih' yang nantinya akan menyulitkan generasi-generasi Polri selanjutnya," sebut Neta. (Knu)
Baca Juga:
Ahok Bakal Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru, Gerindra: Luar Biasa Pak Jokowi
