Sepupu Romahurmuziy tersebut disebut kecipratan uang panas terkait jual-beli jabatan di Kemenag sebesar Rp41,4 Juta.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan persiapan memberikan keterangan untuk persidangan di MK sudah dilakukan selama dua hari terakhir.

"Intinya bapak presiden menginginkan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua harus terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain," papar Sumedi Andono Mulyo.

Kepada MK, Abdul mengingatkan, untuk bekerja secara profesional, independen, dan tidak takut oleh tekanan pihak mana pun. Sebab, pada dasarnya MK menjadi tempat penyelesaian masalah konstitusional yang terakhir.

"MUI minta otoritas bidang penyiaran memberi sanksi berat pada dua program ini dengan menghentikan program, mengingat tak terlihat adanya iktikad baik pembenahan," kata Masduki

Uang suap sebesar Rp1,2 miliar tersebut diduga untuk mengurus perkara izin tinggal dua Warga Negara Asing (WNA). Metode tak lazim tersebut yakni dengan membuang uang suap Rp1,2 miliar di dalam kantong kresek hitam ke tong sampah.

Menurut Riza selama kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo tidak punya waktu luang untuk bertemu kolega dan temannya.

"Pertama kami sangat menyayangkan bahwa peristiwa politik pascapemilu ini ternyata tidak semakin dingin namun sebaliknya," kata Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu't

Ketua Umum Partai Gerindra itu berangkat ke Dubai dengan menggunakan pesawat pribadi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

"Tahun 1955, Pemilu pertama dicangkokkan, tapi berhasil membuat benchmark yang cukup tinggi. Saya memandang 1955 ideal dalam konteks pemilu dan demokrasi," kata Fajar

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata

“Keuntungan Jokowi adalah NU juga mencari tempat. Jadi tanpa NU Jokowi tidak mungkin menang,” kata Fachry dalam diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ramadan tahun ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Mahfud bahkan meminta Polri dan TNI membongkar otak pelaku kerusuhan tersebut.

Wijayanto menilai kebijakan membatasi akses media sosial tersebut merupakan kebijakan yang tidak wajar bagi negara yang menganut sistem demokrasi.