Pemilu 2019

Beda Pemilu 1955 dan 2019: Kultur Siap Menang dan Kalah

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Mei 2019
 Beda Pemilu 1955 dan 2019: Kultur Siap Menang dan Kalah

Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fajar Nursahid (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fajar Nursahid menilai Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu paling demokratis di Indonesia.

Meski Pemilu 1955 merupakan pertama kalinya Indonesia menerapkan demokrasi liberal, namun Fajar menilai pemilu tersebut merupakan pemilu paling ideal.

"Tahun 1955, Pemilu pertama dicangkokkan, tapi berhasil membuat benchmark yang cukup tinggi. Saya memandang 1955 ideal dalam konteks pemilu dan demokrasi," kata Fajar dalam diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Menurut Fajar kultur siap menang dan siap kalah dipraktekkan dengan baik oleh elit politik era 1950-an. Pada era itu, sirkulasi kepemimpinan politik berjalan dengan baik.

"Poin saya adalah, ada kultur siap menang dan kalah yang tinggi di sana. Orang berganti itu biasa saja. Sekarang sudah dinyatakan berkali-kali kalah masih ngotot. Itu jadi soal menurut saya dalam konteks sekarang," jelas dia.

Direktur LP3ES Fajar Nursahid sebut Pemilu 1955 dan 2019 beda karakter paslon
Direktur LP3ES Fajar Nursahid (kanan) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (Foto: Twitter/Fajar Nursahid)

Spirit tersebut, kata Fajar, seharusnya diwarisi generasi politik sekarang. Pasalnya, siap menang dan siap kalah merupakan bagian dari kultur politik dan etika politik yang harus dibangun berkaca dari tahun 50-an.

Selain itu, Fajar juga menyoroti tokoh-tokoh yang muncul pada era 1950-an. Dia menyebut tokoh-tokoh politik saat itu berhasil menjadi role model yang baik dan dewasa. Meskipun berpolitik dengan tajam, mereka masih berkawan dengan baik.

Fajar lantas mencontohkan perkawanan antara tokoh Masyumi M. Natsir dengan Ketua CC Partai Komunis Indonesia (PKI) D.N Aidit atau dengan Soekarno. Menurutnya, role model semacam itu yang tidak ditunjukkan oleh tokoh-tokoh politik saat ini.

"Ada role model tokoh-tokoh politik yang sangat baik dan sangat dewasa. Mereka tajam berpolitik. Berbedanya luar biasa tajam, tapi mereka bisa berkawan dengan baik. Cerita Natsir dengan Soekarno, Natsir dengan Aidit itu kan di sidang luar biasa tajam tapi bisa berkawan baik di luar," ungkapnya.

"Ini yang juga kemudian tidak ada dalam konteks politik sekarang. Bagaimana elit bisa kendalikan konflik dan bangun konsensus," katanya," kata Fajar menambahkan.

BACA JUGA: KPK Tahan Sofyan Basir

Tiket Pesawat Mahal Bikin Kunjungan Wisata di Sleman Merosot

Karena itu, Fajar berharap elit politik saat ini meneladani tokoh politik era 1950-an dalam mengendalikan konflik dan membangun konsensus. Dia mengaku khawatir, tanpa adanya kedewasaan berpolitik ini, situasi politik saat ini akan semakin memanas.

Diketahui Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan calon nomor urut 02, itu menolak hasil Pilpres seraya menuding "penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersumber pada kecurangan".

"Ketika Juni nanti MK sudah putuskan apakah masih ada peluang konsensus yang bisa dibangun. Ini yang kemudian kita harus belajar dari konteks 50an. Bagaimana orang bisa kagum pada berbagai role model politik yang tumbuh dan sangat bisa memberikan teladan politik," pungkasnya.(Pon)

#Pengamat Politik #Pemilu 2019 #Pilpres 2019 #Demokrasi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Bagikan