Pilpres 2019

Tanpa Dukungan NU, Jokowi Tidak Mungkin Menang Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Mei 2019
 Tanpa Dukungan NU, Jokowi Tidak Mungkin Menang Pilpres 2019

Pengamat politik Universitas Indonesia Fachry Ali menyebut faktor NU sebagai penentu kemenangan Jokowi (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Fachry Ali menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan memenangi Pilpres 2019 jika tak mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, kemenangan Jokowi-Ma’ruf atas rivalnya Prabowo-Sandi tak bisa dilepaskan dari pengaruh NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia.

“Keuntungan Jokowi adalah NU juga mencari tempat. Jadi tanpa NU Jokowi tidak mungkin menang,” kata Fachry dalam diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Fachry menyebut NU merupakan kelompok yang paling merasa terancam dengan kemunculan Islam Kota. Sebab, Islam kota menjadi basis pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kontestasi Pemilu.

“Jadi kalau Aqil Siradj mengatakan rebut masjid, KUA dan lain-lain itu refleksi ketakutan nyata bahwa Islam kota sudah menguasai masjid-masjid semua,” ungkapnya.

Fachry Ali berbicara dalam diskusi publik yang berlangsung di kawasan Blok M Jakarta Selatan
Fachry Ali berbicara dalam sebuah diskusi di kawsan Blok M, Jakarta Selatan (Foto: antaranews)

Apalagi, sambung Fachry, NU telah mengalami proses priayisasi. Priayi adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan.

"Nah persoalannya bagi NU adalah mereka mengalami proses priayisasi. Memang dunia pesantren itu priai kita memanggil Abdurrahman Wahid sebagai gus itu kita mengakui dia sebagai hierarki sosial lebih tinggi dari kita," ungkapnya.

Menurut Fachry Ali, NU mengalami proses priayisasi melalui partai politik terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menjadi wadah bagi warga NU yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya.

"Mereka mengalami proses priayisasi itu melalui partai politik terutama PKB,” tandasnya.

BACA JUGA: SBY Berharap Prabowo Segera Bertemu Jokowi

Prabowo Juga Berziarah ke Makam Orang Tua Ibu Tien Soeharto di Karanganyar

Sejak kembali ke khittah 1926 pada 1984, NU memang tak pernah secara resmi dan formal berpolitik praktis. Namun, kecenderungan-kecenderungan pilihan pada salah satu kontestan politik selalu terlihat dari manuver yang dilakukan oleh sejumlah tokohnya.

Terpilihnya mantan Rais Aam PBNU, Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi, tentu menjadi catatan tersendiri.

Selain itu, kemunculan Jokowi bersama Habib Luthfi bin Yahya dan KH Maimoen Zubair sebagai tokoh-tokoh NU semakin menegaskan kecenderungan ekspresi politik mayoritas warga nahdliyin.(Pon)

#Nahdlatul Ulama #Pengamat Politik #Pilpres 2019 #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Terkait agenda Muktamar Nahdlatul Ulama dan dinamika struktural PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Indonesia
Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU Sudah Final, Islah Dua Kubu Harus Terjadi
Muhibul Aman juga menyerukan kepada seluruh warga dan struktur NU untuk menghentikan polemik dan narasi yang memperuncing konflik, kembali kepada adab ber-jamiyah
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU Sudah Final, Islah Dua Kubu Harus Terjadi
Indonesia
2 Kubu Berkonflik di PBNU Dikabarkan Sepakat Gelar Muktamar
Langkah-langkah teknis akan disiapkan oleh PBNU agar pelaksanaan Muktamar dapat berlangsung tertib, sah, dan bermartabat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Desember 2025
2 Kubu Berkonflik di PBNU Dikabarkan Sepakat Gelar Muktamar
Indonesia
Musyawarah Kubro di Lirboyo Didorong Jadi Jalan Islah Pengurus PBNU
Forum tersebut sebagai langkah penting dan patut diapresiasi, terlebih karena menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan ulama sebelumnya di Ploso dan Tebuireng.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Musyawarah Kubro di Lirboyo Didorong Jadi Jalan Islah Pengurus PBNU
Indonesia
Gus Yahya Siap Laksanakan Keputusan Musyawarah Kubro demi Islah NU
Membuka diri sepenuhnya untuk proses pemeriksaan dan tabayun (klarifikasi) atas segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Gus Yahya Siap Laksanakan Keputusan Musyawarah Kubro demi Islah NU
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Bagikan