Pilpres 2019

Tanpa Dukungan NU, Jokowi Tidak Mungkin Menang Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Mei 2019
 Tanpa Dukungan NU, Jokowi Tidak Mungkin Menang Pilpres 2019

Pengamat politik Universitas Indonesia Fachry Ali menyebut faktor NU sebagai penentu kemenangan Jokowi (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Fachry Ali menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan memenangi Pilpres 2019 jika tak mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, kemenangan Jokowi-Ma’ruf atas rivalnya Prabowo-Sandi tak bisa dilepaskan dari pengaruh NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia.

“Keuntungan Jokowi adalah NU juga mencari tempat. Jadi tanpa NU Jokowi tidak mungkin menang,” kata Fachry dalam diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Fachry menyebut NU merupakan kelompok yang paling merasa terancam dengan kemunculan Islam Kota. Sebab, Islam kota menjadi basis pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kontestasi Pemilu.

“Jadi kalau Aqil Siradj mengatakan rebut masjid, KUA dan lain-lain itu refleksi ketakutan nyata bahwa Islam kota sudah menguasai masjid-masjid semua,” ungkapnya.

Fachry Ali berbicara dalam diskusi publik yang berlangsung di kawasan Blok M Jakarta Selatan
Fachry Ali berbicara dalam sebuah diskusi di kawsan Blok M, Jakarta Selatan (Foto: antaranews)

Apalagi, sambung Fachry, NU telah mengalami proses priayisasi. Priayi adalah istilah dalam kebudayaan Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan.

"Nah persoalannya bagi NU adalah mereka mengalami proses priayisasi. Memang dunia pesantren itu priai kita memanggil Abdurrahman Wahid sebagai gus itu kita mengakui dia sebagai hierarki sosial lebih tinggi dari kita," ungkapnya.

Menurut Fachry Ali, NU mengalami proses priayisasi melalui partai politik terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menjadi wadah bagi warga NU yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya.

"Mereka mengalami proses priayisasi itu melalui partai politik terutama PKB,” tandasnya.

BACA JUGA: SBY Berharap Prabowo Segera Bertemu Jokowi

Prabowo Juga Berziarah ke Makam Orang Tua Ibu Tien Soeharto di Karanganyar

Sejak kembali ke khittah 1926 pada 1984, NU memang tak pernah secara resmi dan formal berpolitik praktis. Namun, kecenderungan-kecenderungan pilihan pada salah satu kontestan politik selalu terlihat dari manuver yang dilakukan oleh sejumlah tokohnya.

Terpilihnya mantan Rais Aam PBNU, Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi, tentu menjadi catatan tersendiri.

Selain itu, kemunculan Jokowi bersama Habib Luthfi bin Yahya dan KH Maimoen Zubair sebagai tokoh-tokoh NU semakin menegaskan kecenderungan ekspresi politik mayoritas warga nahdliyin.(Pon)

#Nahdlatul Ulama #Pengamat Politik #Pilpres 2019 #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
PBNU mendukung penuh langkah penegakan hukum sekaligus penguatan sistem perlindungan santri secara internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Hingga saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 NU masih terus dimatangkan. PBNU juga sedang memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Indonesia
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Dalam menuju Muktamar NU, panitia kecil saat ini sudah dibentuk dan sedang merampungkan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan kegiatan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 April 2026
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Bagikan