Informasi diunggah akun TikTok “gokongktb234”. Hingga Senin (29/9) unggahan tersebut menuai 50.000-an tanda suka dan 7.000-an komentar.

Presiden mengamini masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program MBG,

Prabowo menegaskan pemberantasan tambang ilegal timah di Babel bisa menutup kebocoran dana negara hingga triliunan rupiah.

Untuk menghindari kekosongan hukum, MK memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk DPR melahirkan UU baru.

KKB Kodap XV Ngalum Kupel membakar bangunan Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (29/9) pagi.

Berdasarkan instruksi Presiden, setiap Kopdes harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti gudang dan gerai, agar operasionalnya berjalan secara optimal dan sesuai dengan standar ideal.

Tambang emas di Garut memiliki besar, terutama di wilayah Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, dan Arinem.

Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian

Komisi VII butuh jawaban konkret, bukan sekadar melempar masalah ke pihak lain

Pemerintah juga berencana mengembangkan sayap usaha koperasi melalui pembangunan supermarket koperasi di setiap kabupaten, hypermarket di tingkat provinsi, hingga pusat distribusi nasional untuk menampung produk lokal.

Prabowo mengaku kaget setelah resmi menjabat sebagai Presiden lantaran menemukan parahnya tingkat korupsi di berbagai sektor.

Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG

"Menyelundupkannya macem-macem ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry," kata Presiden Prabowo.

Pembenahan kelembagaan sangat diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak lagi berulang di masa mendatang.

Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kejadian tersebut.

Indra menambahkan sudah mulai mempelajari aturan main yang bakal diberlakukan di SEA Games 2025

MBG menjadi investasi terbesar untuk dunia pendidikan

Rentang waktu pemberlakuan tersebut bisa berubah, terutama saat dilakukan review setelah implementasi berlangsung.

Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera sebelumnya merupakan inisiatif kementerian teknis terkait saat itu yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)