Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pencabutan ID Pers pewarta CNN Indonesia TV Diana Valencia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, mesti menjadi momentum perbaikan kelembagaan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD) mendorong Presiden Prabowo untuk mereformasi BPMI Sekretariat Presiden, atas kebijakan pencabutan ID Pers pewarta CNN Indonesia TV tersebut.
Ketua Umum KPPD, Achmad Satryo mengatakan, pencabutan ID pers maupun bentuk pembatasan akses jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keterbukaan informasi publik dan nilai-nilai demokrasi.
Baca juga:
Prabowo Diminta Evaluasi Oknum Istana yang Mencabut ID Pers Jurnalis Penanya Insiden MBG
"BPMI sebagai representasi Istana seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi kebebasan pers, bukan justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi," tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/9).
Menurutnya, pembenahan kelembagaan sangat diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak lagi berulang di masa mendatang.
“BPMI harus dibenahi total, direformasi. Jangan sampai institusi yang seharusnya melayani kebutuhan pers justru menjadi penghalang kerja-kerja jurnalistik,” tegasnya.
Baca juga:
Kasus Pencabutan ID Pers Istana Jurnalis CNN, Koliasi Pewarta Desak Presiden Rombak BPMI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPPD, Nopri Agustian menambahkan, kebijakan BPMI tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja pers yang independen, sebagaima diatur UU 40/1999 tentang Pers.
"Sudah banyak kasus upaya penghalangan pada wartawan yang di lalukan BPMI. Tindakan seperti ini justru menciderai prinsip demokrasi dan kebebasan pers," ujar Nopri. (Knu)
