Wiranto: Semoga Tak Ada Upaya Menggagalkan Pelantikan Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 24 September 2019
Wiranto: Semoga Tak Ada Upaya Menggagalkan Pelantikan Jokowi

Menko Polhukam, Wiranto. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menkopolhukam Wiranto berharap tak ada upaya-upaya tertentu untuk menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo pada 10 Oktober mendatang. Menurutnya, proses Pemilu yang berlangsung keras pada beberapa waktu lalu jangan sampai dibuang sia-sia.

"Kita dalam proses demokrasi memang ada proses untuk memilih wakil rakyat di legislatif pusat daerah maupun pemilihan presiden. Itu merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Dan itu sudah berlangsung," katanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Baca Juga:

Kericuhan Pecah di DPR, Polisi Semburkan Gas Air Mata

Wiranto melanjutkan, sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses itu. "Karena pada saat pemilu pilrpres, ujungnya sudah ada masalah yang diselesaikan di MK," jelas Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)
Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)

"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses pemilu pilpres yang dimenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Wiranto juga mengajak semua pihak untuk menjaga prosss ini sampai ujung, yakni pelantikan presiden dan DPR.

"Kalau kita berhasil dan melancarkan melaksanakan itu semua maka demokrasi di Indonesia akan dapat penilaian yang tinggi," terang mantan Panglima TNI ini.

Wiranto berpendapat, semua harus menyadari bahwa Ini justru akan mengacaukan proses demokrasi Indonesia.

Baca Juga:

Gibran Harus Berjuang Naikkan Popularitas Jika Maju di Pilwalkot Solo

"Karena itu saya mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan midah dipancing, jangan mudah dikompori untuk masuk pada kegiatan yang inkontisusional. Kegiatan yang justru menodai demokrasi kita," terang Wiranto.

Ia juga memastikan, tak ada ancaman keamanan yang terjadi. "Karena itu proses yg sudah melalui jalan panjang. Rakyat semua sudah setuju mengakui. Kita harus konsisten, jangan mudah terpancing oleh pihak tertentu yang ingin mengacaukan;" tutup Wiranto. (Knu)

Baca Juga:

Foto: Tutup Akses Tol Dalam Kota, Ribuan Mahasiswa Melakukan Unjuk Rasa Di Depan Gedung DPR

#Wiranto #Joko Widodo #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Bagikan