Uji Kelayakan Calon Panglima TNI akan Dalami Perihal Pemilu hingga Papua

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 10 November 2023
Uji Kelayakan Calon Panglima TNI akan Dalami Perihal Pemilu hingga Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menjawab pers di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). ANTARA/Ilham Kausar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon tunggal panglima TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Senin (13/11) akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.

"Paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Fit and Proper Test Dimulai Besok, Calon Panglima TNI Diminta Serahkan Sejumlah Berkas

Terkait isu Papua, Bobby menyebut pihaknya akan menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Tanah Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam (Komando Daerah Militer) itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasi-nya?" ujarnya.

Sebab, kata dia, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.

"Dengan adanya provinsi-provinsi yang baru. Nah, itu bagaimana pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di sana," tuturnya.

Terkait kedekatan Kasad Agus selaku calon Panglima TNI yang disinyalir memiliki kedekatan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dia menilai hal tersebut masih dalam batasan-batasan objektif.

Diketahui, Agus pernah bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.

Baca Juga:

Panglima TNI Sudah Kantongi Nama Wakasad


"Ya, tentu kami kalau di Komisi I harus objektif ya, tidak subjektif. Kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga? Bukan keluarga. Beliau sukunya saja beda. Lantas, misalkan, apa karena pernah bertugas? Yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas dekat," tuturnya.

Dia menyebut setelah uji kepatutan dan kelayakan diikuti oleh calon Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan langsung melakukan rapat internal untuk memutuskan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

"Kami akan rapat internal dan setelah diputuskan pada pukul 17.00 (WIB) akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap," kata dia.

Sebelumnya, Kamis (9/11), Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, pada tanggal 13 November 2023.

"Penyampaian visi dan misi, yang biasa disebut fit and proper test, itu akan dilakukan hari Senin, tanggal 13 November, pagi," ucap Meutya.

Dia menjelaskan bahwa sebelum fit and proper test terhadap calon Panglima TNI digelar maka akan didahului dengan rangkaian verifikasi administrasi yang dimulai pada Jumat. (*)

Baca Juga:

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Awal Pekan Depan

#Panglima TNI #Fit And Proper Test #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Bagikan