Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI akan Dalami Perihal Pemilu hingga Papua

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 10 November 2023
Uji Kelayakan Calon Panglima TNI akan Dalami Perihal Pemilu hingga Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menjawab pers di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). ANTARA/Ilham Kausar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon tunggal panglima TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Senin (13/11) akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.

"Paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Fit and Proper Test Dimulai Besok, Calon Panglima TNI Diminta Serahkan Sejumlah Berkas

Terkait isu Papua, Bobby menyebut pihaknya akan menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Tanah Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam (Komando Daerah Militer) itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasi-nya?" ujarnya.

Sebab, kata dia, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.

"Dengan adanya provinsi-provinsi yang baru. Nah, itu bagaimana pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di sana," tuturnya.

Terkait kedekatan Kasad Agus selaku calon Panglima TNI yang disinyalir memiliki kedekatan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dia menilai hal tersebut masih dalam batasan-batasan objektif.

Diketahui, Agus pernah bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.

Baca Juga:

Panglima TNI Sudah Kantongi Nama Wakasad


"Ya, tentu kami kalau di Komisi I harus objektif ya, tidak subjektif. Kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga? Bukan keluarga. Beliau sukunya saja beda. Lantas, misalkan, apa karena pernah bertugas? Yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas dekat," tuturnya.

Dia menyebut setelah uji kepatutan dan kelayakan diikuti oleh calon Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan langsung melakukan rapat internal untuk memutuskan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

"Kami akan rapat internal dan setelah diputuskan pada pukul 17.00 (WIB) akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap," kata dia.

Sebelumnya, Kamis (9/11), Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, pada tanggal 13 November 2023.

"Penyampaian visi dan misi, yang biasa disebut fit and proper test, itu akan dilakukan hari Senin, tanggal 13 November, pagi," ucap Meutya.

Dia menjelaskan bahwa sebelum fit and proper test terhadap calon Panglima TNI digelar maka akan didahului dengan rangkaian verifikasi administrasi yang dimulai pada Jumat. (*)

Baca Juga:

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Awal Pekan Depan

#Panglima TNI #Fit And Proper Test #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Bagikan