Uji Kelayakan Calon Panglima TNI akan Dalami Perihal Pemilu hingga Papua

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 10 November 2023
Uji Kelayakan Calon Panglima TNI akan Dalami Perihal Pemilu hingga Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menjawab pers di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). ANTARA/Ilham Kausar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon tunggal panglima TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Senin (13/11) akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.

"Paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Fit and Proper Test Dimulai Besok, Calon Panglima TNI Diminta Serahkan Sejumlah Berkas

Terkait isu Papua, Bobby menyebut pihaknya akan menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Tanah Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam (Komando Daerah Militer) itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasi-nya?" ujarnya.

Sebab, kata dia, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.

"Dengan adanya provinsi-provinsi yang baru. Nah, itu bagaimana pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di sana," tuturnya.

Terkait kedekatan Kasad Agus selaku calon Panglima TNI yang disinyalir memiliki kedekatan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dia menilai hal tersebut masih dalam batasan-batasan objektif.

Diketahui, Agus pernah bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.

Baca Juga:

Panglima TNI Sudah Kantongi Nama Wakasad


"Ya, tentu kami kalau di Komisi I harus objektif ya, tidak subjektif. Kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga? Bukan keluarga. Beliau sukunya saja beda. Lantas, misalkan, apa karena pernah bertugas? Yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas dekat," tuturnya.

Dia menyebut setelah uji kepatutan dan kelayakan diikuti oleh calon Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan langsung melakukan rapat internal untuk memutuskan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

"Kami akan rapat internal dan setelah diputuskan pada pukul 17.00 (WIB) akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap," kata dia.

Sebelumnya, Kamis (9/11), Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, pada tanggal 13 November 2023.

"Penyampaian visi dan misi, yang biasa disebut fit and proper test, itu akan dilakukan hari Senin, tanggal 13 November, pagi," ucap Meutya.

Dia menjelaskan bahwa sebelum fit and proper test terhadap calon Panglima TNI digelar maka akan didahului dengan rangkaian verifikasi administrasi yang dimulai pada Jumat. (*)

Baca Juga:

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Awal Pekan Depan

#Panglima TNI #Fit And Proper Test #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Bagikan