Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 25 September 2022
Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Diskusi dengan tema "Tudingan Data Infrastruktur dan Pemilu Curang". (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Klaim data infrastruktur dan pemilu 2024 curang kini tengah ramai dibahas di perpolitikan nasional. Hal tersebut dicetuskan Partai Demokrat.

Pengamat politik Lucius Karus menilai klaim data infrastruktur dan tudingan pemilu 2024 curang, justru akan merugikan Partai Demokrat secara elektoral.

Baca Juga:

Partai Demokrat Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

"Klaim infrastruktur maupun terkait dengan dugaan pemilu curang sejauh ini tidak menguntungkan partai yang menyampaikan itu ke publik," kata Lucius, dalam Diskusi bertajuk 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', di Jakarta, Sabtu (24/9).

Selain itu, menurutnya klaim data infrastruktur yang disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri.

"Justru mengklaim sesuatu yang tidak sesuai fakta atau data, dia justru mungkin akan mendapatkan antipati dari pendukung Jokowi," imbuhnya.

Lucius menyarankan agar Partai Demokrat menyusun ulang strategi pemenangan jelang Pemilu 2024. Sebab, klaim data semata yang disampaikan AHY bisa mudah diserang balik.

"Ini untuk memastikan dia tidak justru akan semakin dikerdilkan oleh karena klaim-klaim yang bisa dengan mudah dibantah dengan data yang ada sekarang ini," jelas Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) inim

Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Pemilu curang tak perlu disikapi dengan berlebihan. Namun, ia menekankan tuduhan curang harus dibuktikan atau didasari dengan alasan-alasan kuat.

"Tapi Kalau nggak bisa dibuktikan itu bunuh diri politik," katanya.

Baca Juga:

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Ia sangat menyayangkan alasan yang disampaikan SBY untuk mendukung argumen Pilpres curang sangat lemah.

Misalnya, alasan bahwa indikasi kecurangan adalah pengaturan Pilpres hanya untuk dua pasangan calon. Dengan lemahnya alasan curang Pilpres ini, publik memiliki persepsi jika apa yang disampaikan SBY hanya karena khawatir anaknya tidak bisa ikut kontestasi. Akhirnya, apa yang disampaikan SBY ini menjadi boomerang bagi Demokrat.

"Ini adalah jualan politik, harapannya dapat dukungan. Tapi yang dapat adalah feedback, serangan balik, dan malah membuat demokrat mati kutu," pungkas Adi.

Sekedar informasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melakukan "gunting pita".

Tuduhan ini lantaran Jokowi dianggap hanya melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dari Presiden keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, potensi adanya kecurangan Pemilu 2024 disampaikan oleh SBY. Kedua pernyataan itu disampaikan pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Pengamat Politik #Lucius Karus #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Banjir Bali Disebabkan Kerusakan Lingkungan, AHY Khawatirkan Sektor Pariwisata Jadi Terganggu
Banjir Bali disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengkhawatirkan soal pariwisata.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Banjir Bali Disebabkan Kerusakan Lingkungan, AHY Khawatirkan Sektor Pariwisata Jadi Terganggu
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
AHY Ungkap Rahasia di Balik Program Koperasi Prabowo! Jutaan Warga Bisa Langsung Kaya Mendadak
KMP Nambangan Lor juga telah berkolaborasi dengan program Makan Bergizi Gratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
AHY Ungkap Rahasia di Balik Program Koperasi Prabowo! Jutaan Warga Bisa Langsung Kaya Mendadak
Bagikan