Partai Demokrat Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman. (Foto: DPR RI)
MerahPutih.com - Partai Demokrat menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe.
“Kami dari PD sejak dulu menghormati proses hukum, aturan negara, terkait agenda pemberantasan korupsi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman kepada wartawan, Rabu, (21/9).
Baca Juga:
KPK Kantongi Bukti Lukas Enembe Cuci Uang di Kasino Singapura
Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima informasi detil soal dugaan korupsi Gubernur Papua dua periode itu.
“Terkait pak LE (Lukas Enembe) kami belum mendapatkan laporan lengkap apa yang terjadi dengan beliau,” ujarnya.
Baca Juga:
KPK Kantongi Bukti Lukas Enembe Cuci Uang di Kasino Singapura
Meski begitu, Benny memastikan Partai Demokrat tak menolerir segala tindakan melawan hukum termasuk korupsi yang dilakukan kadernya.
“Semua warga negara, kader partai apapun termasuk (Lukas Enembe) LE harus mematuhi hukum di negeri ini,” tegas dia.
“Untuk renungan saya kutip petuah di kalangan masyarakat Yunani kuno dulu: Raja adil, raja disembah; raja lalim raja dirajam. Hukum adil, hukum disembah, hukum lalim hukum dilawan," sambung Benny. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
Gubernur Riau masih Terlibat Kasus Korupsi meski sudah Diingatkan, Pemerintah Buka Wacana Evaluasi Sistem Pengawasan
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
KPK Amankan Dokumen dan CCTV Usai Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal