Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 September 2022
Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Relasi Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan (PDIP) semakin memanas menjelang Pemilu 2024.

Kali ini, partai berlambang mercy itu membongkar upaya PDIP menjegal langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali maju pada gelaran Pilpres 2009.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, kala itu PDIP dan Golkar menginisiasi pembahasan aturan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Baca Juga

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

Aturan itu akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kata Herzaky, regulasi itu diduga sengaja digagas PDIP untuk menjegal SBY.

"Dengan niatan agar Bapak SBY tidak bisa maju lagi di Pilpres 2009, karena Demokrat ketika itu hanya punya kursi 7,45 persen. Ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar seperti Refly Harun dan Rocky Gerung," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (21/9)

Meski aturan itu telah disahkan, kata Herzaky, upaya dua parpol besar itu tak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin SBY kembali menjadi orang nomor satu di negeri ini.

"Ternyata rakyat berkendak lain. Rakyat ingin agar Bapak SBY bisa maju lagi karena merasakan benar dampak pembangunan di era pemerintahan Bapak SBY 2004-2009. Demokrat pun dipilih 20,85 persen rakyat di Pileg 2009, dan Bapak SBY bisa maju kembali sebagai capres di Pilpres 2009," sambung dia.

Baca Juga

Bantah Hasto, Herzaky Sebut Suara Demokrat Naik 300 Persen karena Prestasi SBY

Sebelumnya, politikus PDIP Aria Bima menyebut SBY dan Partai Demokrat masih menerapkan strategi playing victims dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Aria Bima merespons pernyataan SBY tentang Pemilu 2024 yang diduga telah diatur hanya untuk dua pasangan kandidat capres.

Menurut Aria Bima, pernyataan SBY soal dugaan adanya ‘settingan’ pada Pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri. Sebab, kata Aria Bima, SBY pada Pemilu 2004-2009 pernah mengatur agar hanya ada dua pasangan kandidat saja.

Herzaky menilai, argumen itu menunjukkan kalau PDIP memang pernah memiliki niat untuk menjegal SBY agar tak ikut menjadi kontestan Pilpres 2009.

"Jelas-jelas Bapak SBY yang mau dijegal oleh teman-teman partainya Aria Bima (Politikus PDIP), mengapa malah Aria Bima membuat hoax seakan-akan Pak SBY berupaya hanya dua pasang calon di 2009?" kata Herzaky. (Pon)

Baca Juga

Demokrat ke Aria Bima PDIP: Playing Victim Itu yang Suka Nangis saat BBM Naik

#PDIP #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - 1 jam, 28 menit lalu
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Bagikan