Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan
Suasana Rapat Paripurna ke-11 DPR masa persidangan II 2019–2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/02/2020). Foto Antara/M. Risyal Hidayat
MerahPutih.com - Ekonom Didik J. Rachbini menyesalkan adanya rencana 575 orang anggota DPR beserta seluruh keluarganya menjalani pemeriksaan virus corona pada pekan ini. Pasalnya, mereka terkesan ingin diutamakan mengingat ada tenaga medis dan kelompok masyaraka lain yang mestinya diutamakan.
Didik menilai, pmpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas.
Baca Juga
"Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih," kata Didik dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/3).
Didik berpandangan sikap DPR yang menginformasikan ke publik terkait rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.
"Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," katanya.
Dia menegaskan bahwa anggota DPR tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa ketika rakyat tengah merasakan duka yang begitu mendalam.
"Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut," tuturnya.
Baca Juga
Pasien Corona Terus Bertambah, Wali Kota Solo Akan Tutup Bioskop dan Tempat Hiburan
Pendiri dan ekonom INDEF ini menyebut kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes Corona untuk anggota DPR dan keluarganya.
"Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam," sebut Didik.
Dia mengatakan, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah, BLT, kata Didik, harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah.
Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat.
"Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," tutup tokoh Partai Amanat Nasional ini.
Baca Juga
Sebelumnya diberitakan, tes virus Corona akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dan akan dilakukan secara bergantian. Tes tersebut rencananya digelar pekan ini.
"Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3). (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India