Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 24 Maret 2020
Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan

Suasana Rapat Paripurna ke-11 DPR masa persidangan II 2019–2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/02/2020). Foto Antara/M. Risyal Hidayat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ekonom Didik J. Rachbini menyesalkan adanya rencana 575 orang anggota DPR beserta seluruh keluarganya menjalani pemeriksaan virus corona pada pekan ini. Pasalnya, mereka terkesan ingin diutamakan mengingat ada tenaga medis dan kelompok masyaraka lain yang mestinya diutamakan.

Didik menilai, pmpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas.

Baca Juga

Jumlah ODP Virus Corona di Sumut Melonjak Jadi 763

"Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih," kata Didik dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/3).

Didik berpandangan sikap DPR yang menginformasikan ke publik terkait rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.

"Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," katanya.

Didik
Ekonom Didik J. Rachbini

Dia menegaskan bahwa anggota DPR tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa ketika rakyat tengah merasakan duka yang begitu mendalam.

"Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut," tuturnya.

Baca Juga

Pasien Corona Terus Bertambah, Wali Kota Solo Akan Tutup Bioskop dan Tempat Hiburan

Pendiri dan ekonom INDEF ini menyebut kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes Corona untuk anggota DPR dan keluarganya.

"Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam," sebut Didik.

Dia mengatakan, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah, BLT, kata Didik, harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah.

Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat.

"Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," tutup tokoh Partai Amanat Nasional ini.

Baca Juga

Wakil Wali Kota Bandung Positif Virus Corona

Sebelumnya diberitakan, tes virus Corona akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dan akan dilakukan secara bergantian. Tes tersebut rencananya digelar pekan ini.

"Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Senin (23/3). (Knu)

#Didik J Rachbini #DPR RI #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan