Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 06 Maret 2022
Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online di Istana Bogor. ANTARA FOTO/BPMI Setpres- Kris/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei terbaru Politika Research and Consulting (PRC) bersama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kinerja Presiden-Wakil Presiden dan TNI mendapat skor paling tinggi, sedangkan DPR dan DPD mendapat skor paling rendah dari 12 lembaga negara dan pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo di Jakarta, Minggu (6/3/).

Dalam survei key opinion leader (KOL) dari 270 tokoh yang tersebar di 34 provinsi, kata Rio, kinerja presiden dan wakil presiden diberi nilai atau skor 7,01.

Baca Juga:

Jokowi Percepat Pembentukan Operasional Otorita IKN Nusantara

Lalu disusul oleh TNI dengan nilai kinerja 6,88, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nilai 6,57, Komisi Pemilihan Umum dengan nilai 6,52, Badan Pengawas Pemilu (6,44), Mahkamah Agung (6,37), Polri (6,32) dan Kejaksaan Agung (6,14).

“Nilai di bawah 6 ada KPK (5,97), MPR (5,78), DPR (5,73) hingga DPD (5,67),” ungkap Rio.

Dalam program pemerintah, pembangunan infrastruktur mendapatkan nilai 7,51, penanganan COVID-19 dengan nilai 7,16 dan pemulihan ekonomi nasional 6,72.

Lalu, pengembangan UMKM dengan nilai 6,70, kesehatan dengan 6,63, investasi dalam negeri 6,37, sistem pendidikan 6,27, kemiskinan 5,94, ketahanan energi 5,92 dan penanganan perubahan iklim 5,85 dan kesempatan kerja 5,67.

Baca Juga:

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi

Selain itu, survei ini juga memberikan penilaian terhadap 11 kandidat capres 2024.

Mereka secara berturut-turut yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Erich Thohir, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Puan Maharani.

Mereka dinilai dari 11 aspek. Kesebelas isu itu yakni visioner, kepemimpinan politik, intelektualitas, keterampilan politik, keterampilan komunikasi politik, stabilitas emosi, gaya kepemimpinan, nasionalisme dan religiusitas, penampilan, integritas moral, dan kapabilitas.

Diketahui, survei key opinion leader (KOL) 270 tokoh yang tersebar di 34 provinsi.

Para tokoh ini mewakil 6 unsur, yakni perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, ormas keagamaan, institusi budaya dan LSM.

Survei KOI ini dilakukan pada 5 Januari hingga 5 Februari 2022 menggunakan skala likert di mana sikap, pendapat, dan persepsi para tokoh yang bersifat kualitatif dapat diolah menjadi data kuantitatif.

Metode ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi para tokoh terhadap kinerja lembaga negara dan pemerintahan serta penilaian terhadap isu-isu pembangunan.

Penilaian terdiri dari sangat buruk (skala 1-1,99), buruk (2-3,99), cukup (4-5,99), baik (6-7,99) dan sangat baik (8-10,00). (Knu)

Baca Juga:

Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi

#Presiden Jokowi #DPD RI #DPR #Survei
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - 12 menit lalu
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 38 menit lalu
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Berita Foto
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bertemu Mahasiswa pengujukrasa di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Wakil Ketua DPR, Saan utofa bersama Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul dan Mercu Buana di Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Bagikan