Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 06 Maret 2022
Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online di Istana Bogor. ANTARA FOTO/BPMI Setpres- Kris/rwa.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Survei terbaru Politika Research and Consulting (PRC) bersama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kinerja Presiden-Wakil Presiden dan TNI mendapat skor paling tinggi, sedangkan DPR dan DPD mendapat skor paling rendah dari 12 lembaga negara dan pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo di Jakarta, Minggu (6/3/).

Dalam survei key opinion leader (KOL) dari 270 tokoh yang tersebar di 34 provinsi, kata Rio, kinerja presiden dan wakil presiden diberi nilai atau skor 7,01.

Baca Juga:

Jokowi Percepat Pembentukan Operasional Otorita IKN Nusantara

Lalu disusul oleh TNI dengan nilai kinerja 6,88, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nilai 6,57, Komisi Pemilihan Umum dengan nilai 6,52, Badan Pengawas Pemilu (6,44), Mahkamah Agung (6,37), Polri (6,32) dan Kejaksaan Agung (6,14).

“Nilai di bawah 6 ada KPK (5,97), MPR (5,78), DPR (5,73) hingga DPD (5,67),” ungkap Rio.

Dalam program pemerintah, pembangunan infrastruktur mendapatkan nilai 7,51, penanganan COVID-19 dengan nilai 7,16 dan pemulihan ekonomi nasional 6,72.

Lalu, pengembangan UMKM dengan nilai 6,70, kesehatan dengan 6,63, investasi dalam negeri 6,37, sistem pendidikan 6,27, kemiskinan 5,94, ketahanan energi 5,92 dan penanganan perubahan iklim 5,85 dan kesempatan kerja 5,67.

Baca Juga:

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi

Selain itu, survei ini juga memberikan penilaian terhadap 11 kandidat capres 2024.

Mereka secara berturut-turut yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Erich Thohir, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Puan Maharani.

Mereka dinilai dari 11 aspek. Kesebelas isu itu yakni visioner, kepemimpinan politik, intelektualitas, keterampilan politik, keterampilan komunikasi politik, stabilitas emosi, gaya kepemimpinan, nasionalisme dan religiusitas, penampilan, integritas moral, dan kapabilitas.

Diketahui, survei key opinion leader (KOL) 270 tokoh yang tersebar di 34 provinsi.

Para tokoh ini mewakil 6 unsur, yakni perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, ormas keagamaan, institusi budaya dan LSM.

Survei KOI ini dilakukan pada 5 Januari hingga 5 Februari 2022 menggunakan skala likert di mana sikap, pendapat, dan persepsi para tokoh yang bersifat kualitatif dapat diolah menjadi data kuantitatif.

Metode ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi para tokoh terhadap kinerja lembaga negara dan pemerintahan serta penilaian terhadap isu-isu pembangunan.

Penilaian terdiri dari sangat buruk (skala 1-1,99), buruk (2-3,99), cukup (4-5,99), baik (6-7,99) dan sangat baik (8-10,00). (Knu)

Baca Juga:

Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi

#Presiden Jokowi #DPD RI #DPR #Survei
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - 24 menit lalu
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Bagikan