Soal Sanksi WADA, Legislator Gerindra Desak Pemerintah Turun Tangan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Oktober 2021
Soal Sanksi WADA, Legislator Gerindra Desak Pemerintah Turun Tangan

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA) menegaskan tidak ada bendera nasional 'resmi' yang dapat dikibarkan tim Indonesia di acara balapan, termasuk World Superbike (WSBK) dan MotoGP Mandalika.

Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA akibat Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping. DPR mendesak pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari WADA tersebut.

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Sanksi WADA

"Pemerintah harus turun tangan," kata anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (19/10).

Foto udara tikungan ke 17 lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit saat matahari terbenam di KEK Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/10/2021). Pembelian tiket untuk event World Superbike secara resmi dibuka pada 18 Oktober 2021 secara online maupun ofline dengan syarat sudah dua kali vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.
Foto udara tikungan ke 17 lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit saat matahari terbenam di KEK Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/10/2021). Pembelian tiket untuk event World Superbike secara resmi dibuka pada 18 Oktober 2021 secara online maupun ofline dengan syarat sudah dua kali vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.

Pada November 2021, Indonesia akan menjadi tuan rumah Superbike di Sirkuit Mandalika yang baru dibangun. Tak hanya itu, pada Maret 2022, Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP.

"Sangat disayangkan jika ada event dunia dan Indonesia sebagai tuan rumah tapi terkekang karena tidak dibolehkan lagu kebangsaan dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan," ujarnya.

Sebelumnya Indonesia juga tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih di ajang Thomas Cup pada Minggu (17/8) meski berhasil keluar sebagai juara. Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA.

Ali menilai LADI tidak bekerja secara profesional. Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melobi dan menjelaskan kepada WADA terkait hal tersebut.

"Saya rasa bisa dibicarakan. Apalagi kita sebagai tuan rumah untuk dua event mendatang. WSBK dan MotoGP. Dan ini harus jadi catatan penting betapa harus serius kalau kita mau mengurus olahraga dari hulu sampe hilir harus betul-betul diperhatikan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Bendera Merah Putih Tidak Berkibar di Piala Thomas, Menpora Minta Maaf

#DPR RI #MotoGP #Sirkuit Mandalika #Komisi X DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 20 menit lalu
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Olahraga
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Portugal: Perebutan Peringkat 3 Klasemen Akhir Musim 2025
MotoGP Portugal 2025 akan menyajikan persaingan sengit untuk memperebutkan peringkat ketiga klasemen akhir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Portugal: Perebutan Peringkat 3 Klasemen Akhir Musim 2025
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Bagikan