Soal Sanksi WADA, Legislator Gerindra Desak Pemerintah Turun Tangan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Oktober 2021
Soal Sanksi WADA, Legislator Gerindra Desak Pemerintah Turun Tangan

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA) menegaskan tidak ada bendera nasional 'resmi' yang dapat dikibarkan tim Indonesia di acara balapan, termasuk World Superbike (WSBK) dan MotoGP Mandalika.

Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA akibat Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping. DPR mendesak pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari WADA tersebut.

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Sanksi WADA

"Pemerintah harus turun tangan," kata anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (19/10).

Foto udara tikungan ke 17 lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit saat matahari terbenam di KEK Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/10/2021). Pembelian tiket untuk event World Superbike secara resmi dibuka pada 18 Oktober 2021 secara online maupun ofline dengan syarat sudah dua kali vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.
Foto udara tikungan ke 17 lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit saat matahari terbenam di KEK Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (14/10/2021). Pembelian tiket untuk event World Superbike secara resmi dibuka pada 18 Oktober 2021 secara online maupun ofline dengan syarat sudah dua kali vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.

Pada November 2021, Indonesia akan menjadi tuan rumah Superbike di Sirkuit Mandalika yang baru dibangun. Tak hanya itu, pada Maret 2022, Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP.

"Sangat disayangkan jika ada event dunia dan Indonesia sebagai tuan rumah tapi terkekang karena tidak dibolehkan lagu kebangsaan dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan," ujarnya.

Sebelumnya Indonesia juga tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih di ajang Thomas Cup pada Minggu (17/8) meski berhasil keluar sebagai juara. Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA.

Ali menilai LADI tidak bekerja secara profesional. Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melobi dan menjelaskan kepada WADA terkait hal tersebut.

"Saya rasa bisa dibicarakan. Apalagi kita sebagai tuan rumah untuk dua event mendatang. WSBK dan MotoGP. Dan ini harus jadi catatan penting betapa harus serius kalau kita mau mengurus olahraga dari hulu sampe hilir harus betul-betul diperhatikan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Bendera Merah Putih Tidak Berkibar di Piala Thomas, Menpora Minta Maaf

#DPR RI #MotoGP #Sirkuit Mandalika #Komisi X DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Olahraga
Jadwal MotoGP Ceko 2026: Persaingan Rider Papan Atas akan Kembali Tersaji di Sirkuit Brno
MotoGP Ceko 2026 berlangsung di Sirkuit Brno pada 19-21 Juni. Simak jadwal lengkap Sprint Race dan Main Race serta posisi terkini klasemen pembalap.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Jadwal MotoGP Ceko 2026: Persaingan Rider Papan Atas akan Kembali Tersaji di Sirkuit Brno
Indonesia
DPR Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp 357,77 Miliar, Literasi Dinilai Investasi Masa Depan Bangsa
Anggota Komisi X DPR RI dukung usulan tambahan anggaran Perpusnas Rp 357,77 miliar untuk perkuat layanan perpustakaan hingga pemerataan literasi daerah 3T.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp 357,77 Miliar, Literasi Dinilai Investasi Masa Depan Bangsa
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Bagikan