Sjamsul Nursalim Tersangka SKL BLBI, KPK Incar Rampas Aset Bos Gajah Tunggal

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 29 Mei 2019
Sjamsul Nursalim Tersangka SKL BLBI, KPK Incar Rampas Aset Bos Gajah Tunggal

Sjamsul Nursalim. Foto: IST/NET

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korups (KPK) telah menetapkan pengusaha Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

KPK telah mendeteksi sejumlah aset Sjamsul Nursalim yang diduga terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI. Lembaga antirasuah sedang menguatkan bukti-bukti dan memburu aset Sjamsul Nursalim yang diduga diperoleh dari korupsi SKL BLBI.

BACA JUGA: Jurus KPK Panggil Buronan BLBI Sjamsul Nursalim dari Singapura

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK sedang melacak aset milik Sjamsul Nursalim di Indonesia.

Pelacakan aset Sjamsul Nursalim di tanah air itu dalam rangka pengembalian kerugian negara yang timbul dari penerbitan SKL BLBI terhadap Bank Dagang Negara Indonesia miliknya.

"Itu kan Labuksi, saya rasa itu (pelacakan aset) sudah berjalan," kata Alex, sapaan Alexander Marwata, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5) malam.

BACA JUGA: Negara Dirugikan Rp3,7 Triliun Akibat SKL BLBI Sjamsul Nursalim

Suami Itjih Nursalim itu diketahui saat ini tinggal di Singapura. Meski demikian, sebagian aset dan bisnisnya masih berjalan di Indonesia. Salah satunya, PT Gajah Tunggal Tbk.

Ruang lingkup kegiatan persahaan yang melantai di bursa dengan kode emiten GJTL ini meliputi bidang pengembangan, pembuatan dan penjualan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan luar segala jenis kendaraan, flap dan rim tape serta juga produsen kain ban dan karet sintesis. GJTL memproduksi dan memasarkan ban dengan merek Zeneos dan GT Radial.

Pengemplang BLBI Sjamsul Nursalima. Foto: Ist

Gajah Tunggal memiliki sejumlah anak usaha di antaranya PT Softex Indonesia (pembalut wanita), PT Filamendo Sakti (produsen benang), dan PT Dipasena Citra Darmadja (tambak udang, sewa gudang).

Sjamsul Nursalim selain itu juga menguasai saham Polychem Indonesia yang sebelumnya bernama GT Petrochem. Dia juga tercatat memiliki sejumlah usaha ritel yang menaungi sejumlah merek ternama seperti Sogo, Zara, Sport Station, Starbucks, hingga Burger King.

Sayangnya KPK belum mau mengungkap lebih jauh mengenai aset apa saja milik Sjamsul Nursalim yang diduga terkait dan diperoleh dari Skandal SKL BLBI. Yang jelas, KPK saat ini sedang melacaknya. "Ya itu sedang dilakukan pelacakan oleh Labuksi," ujar Alex.

BACA JUGA: KPK Kehabisan Ide Cara Seret Pengemplang BLBI Sjamsul Nursalim

Alex tak menampik upaya penelusuran aset itu dilakukan seiring telah ditetapkannya Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Dalam proses penyidikan kasus, KPK dapat menyita aset-aset yang diduga terkait perkara sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: kpk.go.id

KPK tak ambil pusing dengan status Nursalim yang kini telah menetap di Singapura. Itu juga tak menjadi kendala terkait mekanisme peradilannya. Sebab
pengadilan in absentia dapat ditempuh jika Sjamsul terus menerus mangkir dari panggilan pemeriksaan atau jika kelak perkaranya disidangkan.

Pengadilan in absentia merupakan upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri terdakwa. Terkait mekanisme peradilan tersebut, KPK telah meminta pendapat sejumlah ahli. Sebelum disidang melalui mekanisme in absentia, lembaga antikorupsi akan mengumumkan undangan untuk Sjamsul menghadiri persidangan melalui media massa. (Pon)

#Sjamsul Nursalim #BLBI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menteri Maruarar Usul ke Prabowo Sulap Lahan 'Tidur' BLBI di Karawaci jadi Perumahan
Lahan eks-BLBI milik PT Lippo Karawaci dipilih karena statusnya yang 'clean and clear'
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Maret 2025
Menteri Maruarar Usul ke Prabowo Sulap Lahan 'Tidur' BLBI di Karawaci jadi Perumahan
Indonesia
Kemenkeu Gandeng Pemerintah Amerika Serikat Kejar Aset Oligator BLBI
Sementara untuk realisasi hingga 5 September 2024, Satgas BLBI telah mengumpulkan dana Rp 38,88 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 September 2024
Kemenkeu Gandeng Pemerintah Amerika Serikat Kejar Aset Oligator BLBI
Buron BLBI Ditangkap Saat Mindai Paspor di PLBN Entikong
Dengan teknologi sistem perlintasan imigrasi yang sudah terintegrasi sampai ke perbatasan atau pelosok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 September 2024
Buron BLBI Ditangkap Saat Mindai Paspor di PLBN Entikong
Indonesia
3 Kali Negara Lelang Aset Tommy Soeharto Tidak Laku-Laku Gara-Gara Ini
Aset Tommy Soeharto yang belum laku dilelang itu atas nama PT Timor Putra Nasional (TPN)
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Januari 2024
3 Kali Negara Lelang Aset Tommy Soeharto Tidak Laku-Laku Gara-Gara Ini
Indonesia
Belum Laku, Aset Tommy Soeharto Kembali Dilelang Kemenkeu
Nilai lelang aset PT TPN dimulai dengan harga Rp 2,42 triliun. Lalu, nilainya turun menjadi Rp 2,15 triliun pada lelang berikutnya dan kemudian turun kembali menjadi Rp 2,064 triliun pada lelang ketiga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Januari 2024
Belum Laku, Aset Tommy Soeharto Kembali Dilelang Kemenkeu
Indonesia
Satgas BLBI Sita Gedung Tamara Center Sudirman Milik Obligor Bank Indonesia Raya
“Penyitaan tersebut dilaksanakan sebagai bagian upaya negara mendapatkan kembali dana BLBI yang telah dikucurkan kepada bank pada saat terjadi krisis moneter beberapa waktu lalu,” kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban
Andika Pratama - Senin, 31 Juli 2023
Satgas BLBI Sita Gedung Tamara Center Sudirman Milik Obligor Bank Indonesia Raya
Indonesia
Satgas BLBI Sita The East Tower
Aset yang disita berupa 177 bangunan satuan rumah susun atau apartemen The East Tower yang terletak di Jalan Lingkar Mega Kuningan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 Juli 2023
Satgas BLBI Sita The East Tower
Indonesia
Pansus DPD RI Minta Pemerintah Beri Sanksi Berat Obligor dan Debitur BLBI
Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid II DPD RI meminta pemerintah menjatuhkan sanksi berat terhadap obligor atau debitur BLBI lantaran merekatidak bersikap kooperatif untuk membayar kewajibannya terkait dana BLBI.
Mula Akmal - Rabu, 12 Juli 2023
Pansus DPD RI Minta Pemerintah Beri Sanksi Berat Obligor dan Debitur BLBI
Indonesia
Satgas BLBI Sita Tanah Obligor USD 5,09 Juta
Penyitaan ini dilakukan oleh Satgas BLBI melalui Jurusita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Mei 2023
Satgas BLBI Sita Tanah Obligor USD 5,09 Juta
Indonesia
DPD RI Keluarkan 9 Rekomendasi Soal Kasus BLBI
DPD RI mengeluarkan 9 rekomendasi atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Sidang Paripurna RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023.
Mula Akmal - Rabu, 12 Oktober 2022
DPD RI Keluarkan 9 Rekomendasi Soal Kasus BLBI
Bagikan