Sepakat dengan Jokowi, PDIP Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Amanat Reformasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 03 Desember 2019
 Sepakat dengan Jokowi, PDIP Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Amanat Reformasi

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak tergiur wacana penambahan masa jabatan presiden terkait amendemen UUD 1945.

Hasto menilai ketegasan dari sikap Presiden Jokowi menolak itu merupakan satu hal yang baik. Bahkan, Hasto menegaskan, langkah Presiden Jokowi sudah sangat tepat.

Baca Juga:

Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat Sebut Upaya Citrakan Jokowi 'Maruk' Kekuasaan

"Sudah sangat jelas, presiden sendiri merasa tertampar karena sebuah gagasan yang bertentangan dengan semangat reformasi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12).

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan sikap PDI Perjuangan sama dengan Presiden Jokowi, menolak usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

PDIP sepakat dengan Jokowi terkait wacana presiden tiga periode
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)

"Karena, sejak awal ketika ada yang mengeluarkan wacana itu, sikap PDIP menolak," ungkapnya.

Hasto menilai dua periode sudah memungkinkan bagi seorang presiden untuk melakukan perubahan dan meninggalkan warisan bagi bangsa ini.

"Ya, sudah cukup dua periode. Dua periode telah memungkinkan bagi seorang pemimpin membuat legacy," paparnya.

Dia mencontohkan, Presiden Jokowi sudah mampu membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama menjabat.

"Dalam dua periode Pak Jokowi sudah mampu membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan beliau meletakkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus di dalam mencapai segala bidang kehidupan," katanya.

Menurut Hasto, PDIP ingin menata sistem politik di Indonesia. PDIP pun mengusulkan pemilihan presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara terpisah.

"PDIP ingin menata sistem politik nasional. Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif," ujar Hasto.

Baca Juga:

Jokowi Merasa Dijerumuskan Terkait Usul Presiden 3 Periode

Sebelumnya, Jokowi merespons isu-isu yang semakin liar di dalam wacana amendemen konstitusi. Salah satunya adalah ihwal penambahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

"Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya), menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka. Padahal, saya sudah punya muka. Dan, yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12).(Knu)

Baca Juga:

Beda dengan PBNU, Mayoritas Kaum Nahdliyin Tak Setuju Pilpres Oleh MPR

#PDI Perjuangan #Hasto Kristiyanto #Presiden Jokowi #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Bagikan