Sepakat dengan Jokowi, PDIP Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Amanat Reformasi

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak tergiur wacana penambahan masa jabatan presiden terkait amendemen UUD 1945.

Hasto menilai ketegasan dari sikap Presiden Jokowi menolak itu merupakan satu hal yang baik. Bahkan, Hasto menegaskan, langkah Presiden Jokowi sudah sangat tepat.

Baca Juga:

Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat Sebut Upaya Citrakan Jokowi 'Maruk' Kekuasaan

"Sudah sangat jelas, presiden sendiri merasa tertampar karena sebuah gagasan yang bertentangan dengan semangat reformasi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12).

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan sikap PDI Perjuangan sama dengan Presiden Jokowi, menolak usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Karena, sejak awal ketika ada yang mengeluarkan wacana itu, sikap PDIP menolak," ungkapnya.

Hasto menilai dua periode sudah memungkinkan bagi seorang presiden untuk melakukan perubahan dan meninggalkan warisan bagi bangsa ini.

"Ya, sudah cukup dua periode. Dua periode telah memungkinkan bagi seorang pemimpin membuat legacy," paparnya.

Dia mencontohkan, Presiden Jokowi sudah mampu membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama menjabat.

"Dalam dua periode Pak Jokowi sudah mampu membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan beliau meletakkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus di dalam mencapai segala bidang kehidupan," katanya.

Menurut Hasto, PDIP ingin menata sistem politik di Indonesia. PDIP pun mengusulkan pemilihan presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara terpisah.

"PDIP ingin menata sistem politik nasional. Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif," ujar Hasto.

Baca Juga:

Jokowi Merasa Dijerumuskan Terkait Usul Presiden 3 Periode

Sebelumnya, Jokowi merespons isu-isu yang semakin liar di dalam wacana amendemen konstitusi. Salah satunya adalah ihwal penambahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

"Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya), menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka. Padahal, saya sudah punya muka. Dan, yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12).(Knu)

Baca Juga:

Beda dengan PBNU, Mayoritas Kaum Nahdliyin Tak Setuju Pilpres Oleh MPR