Sepakat dengan Jokowi, PDIP Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Amanat Reformasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 03 Desember 2019
 Sepakat dengan Jokowi, PDIP Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Amanat Reformasi

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak tergiur wacana penambahan masa jabatan presiden terkait amendemen UUD 1945.

Hasto menilai ketegasan dari sikap Presiden Jokowi menolak itu merupakan satu hal yang baik. Bahkan, Hasto menegaskan, langkah Presiden Jokowi sudah sangat tepat.

Baca Juga:

Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat Sebut Upaya Citrakan Jokowi 'Maruk' Kekuasaan

"Sudah sangat jelas, presiden sendiri merasa tertampar karena sebuah gagasan yang bertentangan dengan semangat reformasi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12).

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan sikap PDI Perjuangan sama dengan Presiden Jokowi, menolak usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

PDIP sepakat dengan Jokowi terkait wacana presiden tiga periode
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)

"Karena, sejak awal ketika ada yang mengeluarkan wacana itu, sikap PDIP menolak," ungkapnya.

Hasto menilai dua periode sudah memungkinkan bagi seorang presiden untuk melakukan perubahan dan meninggalkan warisan bagi bangsa ini.

"Ya, sudah cukup dua periode. Dua periode telah memungkinkan bagi seorang pemimpin membuat legacy," paparnya.

Dia mencontohkan, Presiden Jokowi sudah mampu membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama menjabat.

"Dalam dua periode Pak Jokowi sudah mampu membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan beliau meletakkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus di dalam mencapai segala bidang kehidupan," katanya.

Menurut Hasto, PDIP ingin menata sistem politik di Indonesia. PDIP pun mengusulkan pemilihan presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara terpisah.

"PDIP ingin menata sistem politik nasional. Karena itu, PDIP mewacanakan pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif," ujar Hasto.

Baca Juga:

Jokowi Merasa Dijerumuskan Terkait Usul Presiden 3 Periode

Sebelumnya, Jokowi merespons isu-isu yang semakin liar di dalam wacana amendemen konstitusi. Salah satunya adalah ihwal penambahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

"Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya), menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka. Padahal, saya sudah punya muka. Dan, yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12).(Knu)

Baca Juga:

Beda dengan PBNU, Mayoritas Kaum Nahdliyin Tak Setuju Pilpres Oleh MPR

#PDI Perjuangan #Hasto Kristiyanto #Presiden Jokowi #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan