Sambangi Tempat Usaha Eks Napiter, Komisi III DPR Dukung Kemandirian Ekonomi

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 21 Oktober 2020
Sambangi Tempat Usaha Eks Napiter, Komisi III DPR Dukung Kemandirian Ekonomi

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana menyerahkan bantuan alat memasak bagi eks napiter di Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/10). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bantuan usaha bagi eks napiter saat ini sangat dibutuhkan. Dengan adanya bantuan tersebut setidaknya menjadikan warga binaan kasus terorisme bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi, serta mampu kembali ke tengah masyarakat.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana usai menyambangi tempat usaha dan menggelar silaturahmi bersama eks napiter yang tergabung dalam Yayasan Gema Salam, Selasa (20/10).

"Eks napiter binaan BNPT ini perlu mendapatkan perhatian. Pihaknya berharap ke depannya bisa terus menjalin komunikasi dengan yayasan yang menaungi mantan warga binaan kasus eks napiter," ujar Eva.

Baca Juga

Pembelajaran Tatap Muka di Solo Mulai Diberlakukan Serentak Januari

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan dalam pertemuan ini menyerahkan bantuan berupa panci presto dan peralatan membuat mie untuk dijadikan inventaris di Yayasan Gema Salam. Bantuan ini setidaknya bisa
dimanfaatkan para anggotanya khususnya yang saat ini menekuni usaha kuliner.

"Kami dari Komisi III yang merupakan mitra BNPT bisa terus menindaklanjuti kerjasama ini," kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana menyerahkan bantuan alat memasak bagi eks napiter di Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/10). (MP/Ismail)
Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana menyerahkan bantuan alat memasak bagi eks napiter di Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/10). (MP/Ismail)

Ia pun mengapresiasi Yayasan Gema Salam karena selama ini mewadahi mantan warga binaan kasus terorisme sehingga bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi serta mampu kembali ke tengah masyarakat. Keberadaan Gema Salam juga memberikan manfaat bagi orang banyak.

Ketua Yayasan Gema Salam, Joko Trihermanto mengaku senang bisa mendapatkan perhatian dari Komisi III DPR. Melalui pertemuan ini juga bisa menyampaikan aspirasi anggota yayasan Gema Salam.

Baca Juga

Bareskrim Datangi Rumah Pen(Ismail/Jawa Tengah)tolan KAMI Ahmad Yani

"Kami akan memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan produksi bersama. Hasil ini bisa dipasarkan baik kepada anggota yang menekuni usaha kuliner maupun kepada masyarakat umum," tutup dia.

#Napi Teroris #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - 17 menit lalu
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - 2 jam, 45 menit lalu
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (keempat kiri) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR menunjukkan berkas pandangan akhir dan persetujuan Fraksi pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung, dalam Rapat Pleno Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 16 September 2025
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Indonesia
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Anggota Komisi III DPR menekankan, para hakim yang terpilih diharapkan bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan marwah MA.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Indonesia
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Para hakim agung yang ditetapkan berasal dari kamar pidana, perdata, hingga militer.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Indonesia
Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
Kabar yang beredar di publik soal dua nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
Berita Foto
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (CHA TUN) Khusus Pajak Diana Malemita Ginting saat mengikuti Fit and Proper Test alias Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Hakim Agung di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Pemohon KIP Kuliah 2025 mencapai 921.000 orang, kuota yang disediakan pemerintah tak lebih dari 200.000 slot.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Bagikan