Pandemi Corona

Salah Satu Anggota DPRD DKI Suspect Corona, Wakil Ketua: Baru Isu

Eddy FloEddy Flo - Senin, 16 Maret 2020
 Salah Satu Anggota DPRD DKI Suspect Corona, Wakil Ketua: Baru Isu

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menanggapi isu yang berkembang mengenai salah satu anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih diduga terjangkit virus corona.

Zita menyerahkan kepada institusi yang memiliki otoritas untuk memberikan pernyataan. Hingga kini pihaknya masih menunggu pemeriksaan medis hasil leb terhadap anggota DPRD itu.

Baca Juga:

Dinyatakan Sembuh, Mantan Pasien Penderita Corona Puji Kinerja Para Tenaga Medis

"Kalau isu ada yang suspect dari anggota DPRD, sudah ada berkembang. Tapi, saya ingin itu diuji saja. Masalah kebenarannya kita tunggu pemeriksaannya, tergantung kesediaan yang bersangkutan dan keluarga bila itu sudah jelas," kata Zita di Jakarta, Senin (16/3).

Zita Anjani bantah ada anggota DRPD DKI Jakarta yang terjangkit virus corona
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (MP/Asropih)

Putri dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini juga meminta masyarakat agar mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Dia mengimbau warga DKI tidak panik dengan informasi yang bertebaran.

"Kami mengimbau agar warga percaya pada isu yang sudah dikeluarkan oleh sumber resmi. Yang seliweran, belum tentu jelas. Malah bikin panik," tutur Zita.

Zita menuturkan, pihaknya memantau terus laporan tim yang bekerja di lapangan. Dia juga menegaskan bahwa sejumlah jadwal rapat DPRD DKI terpaksa diundur mengikuti himbauan Gubernur Anies yang menyarankan bekerja di rumah.

"Yang jelas, kita mengikuti terus perkembangan. Kita ingin menghindari resiko penularan, makanya lebih baik kita bekerja dari rumah. Pembatalan agenda rapat karena mengikuti ajakan gubernur untuk bekerja dari rumah, social distancing," kata Zita.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak membenarkan bila ada salah satu DPRD DKI diduga terpapar COVID-19.

Namun Gilbert enggan menyebutkan koleganya tersebut. Saat ini anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih itu masih menunggu hasil medis lab pemeriksaan.

Baca Juga:

Pasien Corona Tembus Angka 134, Lonjakan Terjadi di DKI Jakarta

"Betul (ada anggota DPRD yang suspect). Dia sedang periksa. Sedang menunggu hasil lab," kata Gilbert di Jakarta Senin (16/3).

Gilbert mengatakan politikus suspect Covid-19 itu menunjukan gejala mirip penderita corona usia melakukan kunjungan kerja (kunker) di luar kota beberapa waktu lalu.

"Suspect setelah pulang kunker," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Tak Hanya Corona, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Tak Lengah Tangani DBD

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta #Pasien Corona #Penyakit Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan