Punya Dana Jumbo untuk COVID-19, Pemerintah Didesak Fadli Zon Fokus Pulihkan Ekonomi Rakyat

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 03 April 2020
Punya Dana Jumbo untuk COVID-19, Pemerintah Didesak Fadli Zon Fokus Pulihkan Ekonomi Rakyat

Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon, menilai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak COVID-19 cenderung untuk menyelamatkan ekonomi semata. Padahal, yang dibutuhkan adalah penanganan kesehatan.

Menurut Fadli, ada empat poin yang diajukan pemerintah, yaitu kesehatan, social safety net, insentif perpajakan, dan program pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga:

ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor

"Dari empat poin itu, kalau kita baca penjabarannya, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai Rp220,1 triliun, atau sekitar 54,3 persen dari total tambahan belanja tadi," kata Fadli dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Fadli Zon desak pemerintah pulihkan ekonomi rakyat yang terdampak corona
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Anggota DPR Fadli Zon (Foto: antaranews)

Ia menambahkan yang terjadi saat ini adalah darurat kesehatan dimana korban semakin banyak dan banyak tenaga medis kekurangan alat pelindung diri.

"Kenapa belanja terbesarnya justru dialokasikan sebagai insentif ekonomi bagi para pengusaha," kata Fadli.

Ia menjelaskan, prioritas Pemerintah mestinya menyelamatkan masyarakat melalui jaminan kesehatan baru kemudian perekonomian.

"Gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat," jelas dia.

Ia menyebut, dari empat poin tambahan belanja dan pembiayaan yang totalnya Rp405,1 triliun, anggaran untuk pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai Rp150 triliun pelu diawasi agar sampai ke rakyat.

"Yang jelas, dari sejumlah kebijakan positif itu, seperti pemotongan tagihan listrik, atau penundaan tagihan kredit, misalnya, Pemerintah harus segera memastikan kalau kebijakan-kebijakan tersebut bisa langsung diklaim oleh masyarakat," imbuh Waketum Gerindra ini.

Menurutnya, krisis imbas virus corona merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah menggalang solidaritas golongan superkaya di Indonesia.

"Jangan hanya orang-orang miskin dan menengah ke bawah saja yg diharapkan solidaritasnya," ujar Fadli Zon.

Baca Juga:

Anies Ngaku ke Ma'ruf Amin Makamkan 38 Orang Meninggal Dengan Protap WHO

Fadli Zon mengingatkan agar krisis akibat tidak ditunggangi untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi para pengusaha raksasa, bukan untuk menyelamatkan rakyat banyak.

Dalam menyelamatkan rakyat, Fadli Zon mengusulkan agar pemerintah segera menarik Omnibus Law Cipta Kerja, lalu membatalkan agenda pemindahan ibukota termasuk termasuk proyek-proyek infrastruktur lainya. Agar digunakan anggaran tersebut untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi rakyat.(Knu)

Baca Juga:

Penolakan Warga Terhadap Jenazah Penderita Corona Dinilai Tak Perlu

#Virus Corona #Komisi I DPR #Fadli Zon #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional
Adapun proses pengusulan pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat kemudian dibahas oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pusat (TP2GP) dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Soeharto dan Gus Dur Layak Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Bagikan