Puan Maharani Dilaporkan ke MKD DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 September 2022
Puan Maharani Dilaporkan ke MKD DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna DPR pada 6 September 2022 lalu berbuntut panjang.

Eks Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Kaukus Muda Antikorupsi (Kamaksi) Joko Priyoski melaporkan Puan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Baca Juga

Cak Imin-Puan Akan Bertemu dalam Waktu Dekat

Joko melaporkan Puan lantaran merayakan ultah saat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD DPR RI atas viralnya video perayaan ultah beliau pada tanggal 6 yang lalu. Saat massa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima para pengunjuk rasa, malah melakukan euforia dalam gedung ini," kata Joko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Joko mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari kritik positif kepada Ketua DPR agar memanfaatkan gedung perlemen sebagai sarana aspirasi masyarakat. Dia berharap Puan dan anggota DPR lainnya memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

"Artinya ke depannya berharap gedung ini jadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, tidak lagi menjadi perayaan-perayaan seremoni atau euforia belaka. Apalagi beliau kita tahu beliau mau jadi capres, harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi," tegas dia.

Baca Juga

Puan Siap Bawa Aspirasi Penolakan Kenaikan BBM ke Pemerintah

Joko berharap MKD memproses laporannya dan memberikan sanksi teguran kepada politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut. Selain itu, dia berharap Puan menyampaikan permohonan maaf atas viral video tersebut.

"Kami minta Ibu Puan minta maaf atas viralnya video perayaan ultah tersebut. Dan juga merespon aspirasi masyarakat utamanya soal dampak kenaikan harga BBM," ujarnya.

Joko juga menjelaskan alasan pihaknya hanya melaporkan Puan dan bukan anggota DPR yang mengucapkan selamat ulang tahun ke Puan. Pasalnya, kata dia, Puan merupakan pimpinan sidang, yang seharusnya melakukan skor sidang Paripurna untuk merayakan HUT Puan.

"Dan ini lebih baik menerima perwakilan pengunjuk rasa daripada diterusin. Ini kan aneh, nggak diskorsing, tiba-tiba pada berdiri nyanyi-nyanyi di gedung terhormat ini. Hati kita miris, saya sadar mungkin di balik ini ada pro kontra, tapi pada hari ini saya datang sebagai aktivis saya punya nurani, tidak bermaksud menyerang beliau, ke depan cobalah lebih peka," tutup Joko. (Pon)

Baca Juga

Lakukan Rekonsiliasi, Ganjar Usul Puan Silaturahmi Politik Dengan Semua Parpol

#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #DPR RI #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Bagikan