Puan Lakukan Diplomasi Politik dan Ekonomi di Kenya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Oktober 2022
 Puan Lakukan Diplomasi Politik dan Ekonomi di Kenya

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden Republik Kenya, William Samoei Ruto. Pertemuan bilateral digelar di Gedung Negara Kenya, Nairobi, Rabu (12/10).

Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat kepada Ruto yang baru saja dilantik sebagai Presiden Kenya pertengahan September lalu.

Baca Juga:

Airlangga Sebut Pertemuan dengan Puan Luar Biasa

Hubungan diplomatik Indonesia-Kenya telah terjalin sejak tahun 1979, dan semakin dipererat dengan dibukanya perwakilan kedua negara, KBRI Nairobi pada 1982 serta Kedutaan Besar Republik Kenya di Indonesia yang diresmikan pembukaannya pada Maret 2022.

Puan menyinggung hubungan erat Indonesia dengan negara-negara di Afrika, termasuk Kenya, sejak Konferensi Asia Afrika yang dipelopori oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno tahun 1955.

Puan menambahkan, KAA telah mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika untuk terbebas dari penjajahan. Menurutnya, prinsip-prinsip pada KAA tetap relevan dengan perkembangan dunia yang ditandai dengan ketegangan geopolitik.

Mantan Menko PMK ini pun berharap Indonesia bisa terus memperkuat kerjasama multilateral di bidang lingkungan hidup dan pemukiman, dengan memanfaatkan keberadaan UNEP dan UN-Habitat di Nairobi.

Di bidang politik, sebagai sesama kekuatan regional di wilayahnya masing-masing (ASEAN dan East African Community - EAC), Puan mendorong kedua negara kerja sama bagi exchange of best practices dan lessons learned terkait perdamaian, keamanan, dan pembangunan, serta kerjasama anti-terorisme.

"Kerja sama antar pemerintah penting untuk terus diperkuat sebagai fondasi bagi kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Hal ini dapat kita dorong salah satunya melalui kegiatan saling kunjung antar pejabat dan pimpinan kedua negara," katanya.

Puan menyatakan, dukungannya terhadap usulan untuk membentuk Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) antara Indonesia dan Kenya. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat mempermudah mobilitas bagi pejabat pemerintah.



"Sehingga akan memberikan dampak positif bagi kerja sama Indonesia dan Kenya. Kemudian perlu pula dikembangkan hubungan People-to-people contact dalam mendukung kerja sama yang lebih erat antar kedua negara," ungkap Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup positif di saat pertumbuhan ekonomi global melambat. Indonesia menjadi eksportir produk berkualitas tinggi termasuk sektor otomotif dan berbagai sektor industri lainnya.

Puan menyatakan, Indonesia ingin terus memperbesar perdagangannya dengan Kenya, termasuk memperbesar ekspor crude palm oil (CPO) kertas karton, produk tekstil, fatty alcohol, pakaian olah raga, aki, kaca optic, dan lemari es.

Dalam lingkup b-to-b, asosiasi pengusaha antar kedua negara yang telah menjalin MoU promosi perdagangan antara KADIN RI dengan KNCCI (Kamar Dagang Kenya) dinilai perlu untuk saling kunjung untuk mengenal potensi kedua negara.

Kedua negara dapat menjajaki sejumlah peluang kerja sama ekonomi, khususnya bidang infrastruktur, Kesehatan/farmasi, transportasi, industri strategis, manufaktur, dan pengadaan rumah terjangkau.

"Indonesia memiliki sejumlah BUMN di bidang dimaksud yang siap menjajaki potensi kerja sama dengan calon mitra di Kenya," katanya.

Indonesia dan Kenya tengah menjajaki kerja sama pengembangan kelapa sawit antara BUMN Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara IV dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit bersama dengan County Pension Fund, Kenya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar kelapa sawit di dunia.

Puan mengundang William Samoei Ruto untuk berkunjung ke Indonesia guna memperkuat hubungan kedua negara.

Presiden William Ruto mengatakan Kenya berharap dapat meningkatkan perdagangan dan memperluas investasi dengan Indonesia. Kenya sendiri mengekspor teh, kopi, sayuran dan kulit ke Indonesia.

"Hubungan baik yang dinikmati kedua negara harus diperluas untuk kepentingan rakyat. Kenya sangat ingin menambah nilai produk yang diekspor ke Indonesia," ungkap Presiden William Ruto.

Usai bertemu dengan Presiden William Ruto, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Kenya, Moses Wetang’ula di Gedung Parlemen Kenya di Nairobi. (Pon)

Baca Juga:

Pertemuan Batu Tulis Disebut Upaya Megawati Melobi Jokowi Dukung Puan Maharani

#Puan Maharani #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - 36 menit lalu
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Bagikan