Puan Lakukan Diplomasi Politik dan Ekonomi di Kenya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Oktober 2022
 Puan Lakukan Diplomasi Politik dan Ekonomi di Kenya

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden Republik Kenya, William Samoei Ruto. Pertemuan bilateral digelar di Gedung Negara Kenya, Nairobi, Rabu (12/10).

Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat kepada Ruto yang baru saja dilantik sebagai Presiden Kenya pertengahan September lalu.

Baca Juga:

Airlangga Sebut Pertemuan dengan Puan Luar Biasa

Hubungan diplomatik Indonesia-Kenya telah terjalin sejak tahun 1979, dan semakin dipererat dengan dibukanya perwakilan kedua negara, KBRI Nairobi pada 1982 serta Kedutaan Besar Republik Kenya di Indonesia yang diresmikan pembukaannya pada Maret 2022.

Puan menyinggung hubungan erat Indonesia dengan negara-negara di Afrika, termasuk Kenya, sejak Konferensi Asia Afrika yang dipelopori oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno tahun 1955.

Puan menambahkan, KAA telah mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika untuk terbebas dari penjajahan. Menurutnya, prinsip-prinsip pada KAA tetap relevan dengan perkembangan dunia yang ditandai dengan ketegangan geopolitik.

Mantan Menko PMK ini pun berharap Indonesia bisa terus memperkuat kerjasama multilateral di bidang lingkungan hidup dan pemukiman, dengan memanfaatkan keberadaan UNEP dan UN-Habitat di Nairobi.

Di bidang politik, sebagai sesama kekuatan regional di wilayahnya masing-masing (ASEAN dan East African Community - EAC), Puan mendorong kedua negara kerja sama bagi exchange of best practices dan lessons learned terkait perdamaian, keamanan, dan pembangunan, serta kerjasama anti-terorisme.

"Kerja sama antar pemerintah penting untuk terus diperkuat sebagai fondasi bagi kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Hal ini dapat kita dorong salah satunya melalui kegiatan saling kunjung antar pejabat dan pimpinan kedua negara," katanya.

Puan menyatakan, dukungannya terhadap usulan untuk membentuk Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) antara Indonesia dan Kenya. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat mempermudah mobilitas bagi pejabat pemerintah.



"Sehingga akan memberikan dampak positif bagi kerja sama Indonesia dan Kenya. Kemudian perlu pula dikembangkan hubungan People-to-people contact dalam mendukung kerja sama yang lebih erat antar kedua negara," ungkap Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup positif di saat pertumbuhan ekonomi global melambat. Indonesia menjadi eksportir produk berkualitas tinggi termasuk sektor otomotif dan berbagai sektor industri lainnya.

Puan menyatakan, Indonesia ingin terus memperbesar perdagangannya dengan Kenya, termasuk memperbesar ekspor crude palm oil (CPO) kertas karton, produk tekstil, fatty alcohol, pakaian olah raga, aki, kaca optic, dan lemari es.

Dalam lingkup b-to-b, asosiasi pengusaha antar kedua negara yang telah menjalin MoU promosi perdagangan antara KADIN RI dengan KNCCI (Kamar Dagang Kenya) dinilai perlu untuk saling kunjung untuk mengenal potensi kedua negara.

Kedua negara dapat menjajaki sejumlah peluang kerja sama ekonomi, khususnya bidang infrastruktur, Kesehatan/farmasi, transportasi, industri strategis, manufaktur, dan pengadaan rumah terjangkau.

"Indonesia memiliki sejumlah BUMN di bidang dimaksud yang siap menjajaki potensi kerja sama dengan calon mitra di Kenya," katanya.

Indonesia dan Kenya tengah menjajaki kerja sama pengembangan kelapa sawit antara BUMN Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara IV dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit bersama dengan County Pension Fund, Kenya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar kelapa sawit di dunia.

Puan mengundang William Samoei Ruto untuk berkunjung ke Indonesia guna memperkuat hubungan kedua negara.

Presiden William Ruto mengatakan Kenya berharap dapat meningkatkan perdagangan dan memperluas investasi dengan Indonesia. Kenya sendiri mengekspor teh, kopi, sayuran dan kulit ke Indonesia.

"Hubungan baik yang dinikmati kedua negara harus diperluas untuk kepentingan rakyat. Kenya sangat ingin menambah nilai produk yang diekspor ke Indonesia," ungkap Presiden William Ruto.

Usai bertemu dengan Presiden William Ruto, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Kenya, Moses Wetang’ula di Gedung Parlemen Kenya di Nairobi. (Pon)

Baca Juga:

Pertemuan Batu Tulis Disebut Upaya Megawati Melobi Jokowi Dukung Puan Maharani

#Puan Maharani #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Bagikan