DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?

KRI Ki Hajar Dewantara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui penjualan satu unit Barang Milik Negara (BMN) berupa eks KRI Ki Hajar Dewantara-364, kapal latih legendaris milik Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Laut.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

“Apabila nilainya lebih dari Rp 100 miliar, wajib memperoleh persetujuan DPR RI,” kata Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, saat membacakan laporan komisi, merujuk pada amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Mekanisme Lelang dan Persetujuan DPR

Setelah laporan Komisi I dibacakan, pimpinan rapat paripurna Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan.

“Apakah laporan Komisi I DPR RI tentang persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dapat disetujui?” tanyanya. Serentak anggota DPR menjawab: “Setuju.”

Dengan demikian, kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 akan dipindahtangankan melalui mekanisme lelang sesuai aturan BMN.

KRI Ki Hajar Dewantara-36 Kapal Latih Sejak 1979

Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dibangun pada 1979 di galangan Brodogradilište Split, Yugoslavia. Kapal ini pernah menjadi tulang punggung pembinaan personel TNI AL, khususnya sebagai kapal latih. Namun, usia dan kondisi teknis membuat kapal tersebut tidak lagi memenuhi syarat operasional. (Pon)

#KRI #DPR #Alutsista
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Bukan Hanya Rafale, Ini Deretan Alutsista TNI dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan alutsista TNI mencakup jet tempur Rafale, pesawat A400M, fregat, helikopter, dan kendaraan amfibi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan Hanya Rafale, Ini Deretan Alutsista TNI dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Bagikan