PSI Sebut Penggabungan Wilayah Bodetabek ke Jakarta Butuh Diskusi yang Panjang


Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (Foto: PSI)
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI menyambut baik usulan Wali Kota Depok, Mohammad Idris untuk menggabungkan wilayah otonomi Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) dengan Jakarta Raya.
Menurut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, wacana ini bisa jadi solusi atasi permasalahan sistemik seperti kemacetan, banjir, dan pengelolaan sampah.
Baca Juga:
Kasus COVID-19 Melonjak, PSI Minta Anies Pertimbangkan PTM 100 Persen
"Saya pikir ini usul yang menarik untuk kita perbincangkan lebih jauh. Selama ini integrasi kebijakan jadi masalah padahal Jabodetabek adalah kesatuan kawasan megapolitan yang permasalahannya saling terkait," kata Ara, sapaan akrab Anggara, Kamis (14/7).
Walaupun begitu, Wakil Ketua Komisi E DPRD ini mengatakan bahwa usulan ini harus dibahas secara komperhensif. Pastinya juga, untuk mewujudkan usul ini butuh diskusi panjang.
"Harus diperhatikan juga aspek peraturan perundang-undangannya. Kami mendorong Pemprov Jakarta yang banyak inisiasi perbincangan soal ini, karena kita pusat ekonominya," tambah Ara.
Ara menilai perumusan gagasan tentang Jabodetabek pasca perpindahan Ibukota harus dimulai para Pemerintah Daerah dari sekarang terlepas dari siapa pemegang kewenangannya.
Baca Juga;
PSI Minta Anies Turun ke Lapangan Cek Industri Penghasil Polusi
"Gagasan harus didiskusikan antar Pemda Jabodetabek dari sekarang karena yang paling paham permasalahan ya para Pemda ini walaupun kewenangan perubahannya ada di pusat," tutup Ara.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan wilayah otonomi Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodetabek) bergabung dengan Jakarta Raya.
Menurut dia, permasalahan yang ada di wilayah daerah penyangga Jakarta mudah terselesaikan jika kawasan tersebut digabung.
"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris. (Asp)
Baca Juga:
PSI Kritik Pemisahan Laki dan Perempuan Bukan Solusi Atasi Pelecehan di Angkot
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
