PSI Sebut Penggabungan Wilayah Bodetabek ke Jakarta Butuh Diskusi yang Panjang
Mula Akmal - Kamis, 14 Juli 2022
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (Foto: PSI)
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI menyambut baik usulan Wali Kota Depok, Mohammad Idris untuk menggabungkan wilayah otonomi Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) dengan Jakarta Raya.
Menurut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, wacana ini bisa jadi solusi atasi permasalahan sistemik seperti kemacetan, banjir, dan pengelolaan sampah.
Baca Juga:
Kasus COVID-19 Melonjak, PSI Minta Anies Pertimbangkan PTM 100 Persen
"Saya pikir ini usul yang menarik untuk kita perbincangkan lebih jauh. Selama ini integrasi kebijakan jadi masalah padahal Jabodetabek adalah kesatuan kawasan megapolitan yang permasalahannya saling terkait," kata Ara, sapaan akrab Anggara, Kamis (14/7).
Walaupun begitu, Wakil Ketua Komisi E DPRD ini mengatakan bahwa usulan ini harus dibahas secara komperhensif. Pastinya juga, untuk mewujudkan usul ini butuh diskusi panjang.
"Harus diperhatikan juga aspek peraturan perundang-undangannya. Kami mendorong Pemprov Jakarta yang banyak inisiasi perbincangan soal ini, karena kita pusat ekonominya," tambah Ara.
Ara menilai perumusan gagasan tentang Jabodetabek pasca perpindahan Ibukota harus dimulai para Pemerintah Daerah dari sekarang terlepas dari siapa pemegang kewenangannya.
Baca Juga;
PSI Minta Anies Turun ke Lapangan Cek Industri Penghasil Polusi
"Gagasan harus didiskusikan antar Pemda Jabodetabek dari sekarang karena yang paling paham permasalahan ya para Pemda ini walaupun kewenangan perubahannya ada di pusat," tutup Ara.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan wilayah otonomi Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodetabek) bergabung dengan Jakarta Raya.
Menurut dia, permasalahan yang ada di wilayah daerah penyangga Jakarta mudah terselesaikan jika kawasan tersebut digabung.
"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris. (Asp)
Baca Juga:
PSI Kritik Pemisahan Laki dan Perempuan Bukan Solusi Atasi Pelecehan di Angkot
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan