Headline

PSI Sebut Pembiaran Ormas Intoleran Bisa Picu Konflik Rasial

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 20 Agustus 2019
 PSI Sebut Pembiaran Ormas Intoleran Bisa Picu Konflik Rasial

Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan tindakan rasisme dan intoleran di Malang dan Surabaya yang memicu panasnya situasi di Papua.

“Situasi memanas di Papua karena pembiaran sekian lama terhadap ormas-ormas yang sering menggunakan cara-cara arogan dan intoleran untuk menyampaikan ekspresi. Pembiaran membuat hal-hal seperti ini menjadi biasa dan tidak terkontrol,” kata Juru Bicara PSI, Andi Saiful Haq dalam keterangan pers, Selasa (20/8).

Baca Juga: KontraS Ingatkan Presiden Jokowi Masalah Papua Tak Selesai dengan Permintaan Maaf

Ia melanjutkan, para pelaku rasisme di Malang dan Surabaya tidak mengerti betapa Indonesia ini luas dan beragam. Insiden di Malang dan Surabaya tak mencerminkan sikap keseluruhan rakyat Indonesia.

Jubir PSI Andi Saiful Haq sesalkan kasus rasisme yang menimpa mahasiswa Papua
Jubir PSI Andi Saiful Haq menegaskan pembiaran ormas intoleran bisa memicu konflik rasial (Foto: Dok psi.id)

Lebih lanjut Andi S Haq mengatakan, sejak awal PSI sudah menegaskan penghargaan terhadap keragaman dan toleransi.

"Karena ulah intoleransi sekelompok kecil, satu bangsa terkena getahnya,” ujar Saiful.

Lebih jauh, dalam pandangan Saiful, kasus ini adalah buah yang dipanen dari penggunaan politik identitas dalam kontestasi elektoral. Akhirnya persoalan rasisme dan intoleransi sangat mudah menyulut kemarahan publik.

Terakhir, PSI mengajak publik untuk menyerahkan proses ke pihak yang berwajib, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi isu SARA.

Sebelumnya, massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (19/8/2019). Mereka memblokade jalan dengan cara membakar ban.

Baca Juga: Konten Provokatif di Media Sosial Ikut Andil Dalam Kerusuhan Manokwari

Mereka protes kerena ada kata-kata monyet yang ditujukkan kepada mereka saat aksi mahasiswa di Surabaya dan Malang karena isu penurunan bendera merah putih.

Aksi massa ini membuat arus transportasi di daerah ini lumpuh. Seperti dikutip dari Antara, aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa hari lalu.

Aksi massa ini dilakukan di Jalan Trikora Wosi, Jalan Yossudarso dan Jalan Merdeka Manokwari. Aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di setiap titik. Kerusuhan di Manokwari, Papua Barat kini menjalar ke Jayapura, Papua. Massa memblokir jalan utama menuju Bandara Sentani. Demonstrasi itu merupakan aksi berantai menyusul kerusuhan di Manokwari.(Knu)

Baca Juga: Menristekdikti Peringatkan Mahasiswa Papua Tetap Jaga Kondusifitas

#Rasis #PSI #Mahasiswa Papua #Kasus Intoleransi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan