PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan


Kegiatan reses anggota DPRD DKI Viani Limardi. Foto: Dok. PSI
MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta mengaku tak gentar dengan ancaman Viani Limardi yang bakal menggugat partainya hingga Rp 1 triliun. Kini PSI menunggu langka Viani gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN).
"Saya masih enggak tahu (soal gugatan Rp 1 T), saya tunggu aja. Kami akan lihat Viani benar-benar akan gugat atau enggak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Sianipar, Jumat (15/10).
Baca Juga
Michael bilang, niatan Viani gugat PSI Rp 1 triliun merupakan hal setiap warga negara. Bila gugatan tersebut benar-benar dilayangkan Viani, PSI mengaku siap menghadapinya.
"Itu hak setiap warga negara, kami hormati hal itu," terangnya.
Ketika dikonfirmasi, Viani mengaku sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk melayangkan gugatan Rp 1 triliun kepada PSI. Lanjut dia, bila semua dokumen dan bukti sudah rampung pihaknya langsung datangi PTUN untuk gugat PSI.
"Sekarang masih proses. Setelah ini akan ada langkah-langkah selanjutnya," jelasnya.

Sebelumnya, Viani mengancam bakal menuntut PSI Rp 1 triliun, lantaran tak terima dipecat lantaran dituding korupsi dana kegiatan reses DPRD DKI Jakarta.
Politisi 36 tahun ini juga mengaku, dirinya selama ini kerap dilarang bicara oleh partainya. Termasuk saat dirinya menjadi sorotan lantaran melawan petugas ketika melanggar ganjil genap di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
"Selama ini saya dilarang bicara, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi seperti pada kejadian ganjil genap yang mengatakan bahwa saya ribut dengan petugas," ujarnya.
Bukannya meminta penjelasannya saat itu, Viani menyebut, kala itu PSI malah langsung memintanya untuk meminta maaf. (Asp)
Baca Juga
Belum Digeser dari Parlemen Kebon Sirih oleh PSI, Viani: Masih Sayang Kali Sama Saya
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
