PSI Ragu Viani Berani Gugat Rp 1 Triliun ke Pengadilan
Kegiatan reses anggota DPRD DKI Viani Limardi. Foto: Dok. PSI
MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta mengaku tak gentar dengan ancaman Viani Limardi yang bakal menggugat partainya hingga Rp 1 triliun. Kini PSI menunggu langka Viani gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN).
"Saya masih enggak tahu (soal gugatan Rp 1 T), saya tunggu aja. Kami akan lihat Viani benar-benar akan gugat atau enggak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Sianipar, Jumat (15/10).
Baca Juga
Michael bilang, niatan Viani gugat PSI Rp 1 triliun merupakan hal setiap warga negara. Bila gugatan tersebut benar-benar dilayangkan Viani, PSI mengaku siap menghadapinya.
"Itu hak setiap warga negara, kami hormati hal itu," terangnya.
Ketika dikonfirmasi, Viani mengaku sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk melayangkan gugatan Rp 1 triliun kepada PSI. Lanjut dia, bila semua dokumen dan bukti sudah rampung pihaknya langsung datangi PTUN untuk gugat PSI.
"Sekarang masih proses. Setelah ini akan ada langkah-langkah selanjutnya," jelasnya.
Sebelumnya, Viani mengancam bakal menuntut PSI Rp 1 triliun, lantaran tak terima dipecat lantaran dituding korupsi dana kegiatan reses DPRD DKI Jakarta.
Politisi 36 tahun ini juga mengaku, dirinya selama ini kerap dilarang bicara oleh partainya. Termasuk saat dirinya menjadi sorotan lantaran melawan petugas ketika melanggar ganjil genap di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
"Selama ini saya dilarang bicara, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi seperti pada kejadian ganjil genap yang mengatakan bahwa saya ribut dengan petugas," ujarnya.
Bukannya meminta penjelasannya saat itu, Viani menyebut, kala itu PSI malah langsung memintanya untuk meminta maaf. (Asp)
Baca Juga
Belum Digeser dari Parlemen Kebon Sirih oleh PSI, Viani: Masih Sayang Kali Sama Saya
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI