PSI Minta Pemprov DKI Transparan Soal Anggaran di Tengah Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 April 2020
PSI Minta Pemprov DKI Transparan Soal Anggaran di Tengah Corona

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan mengenai wabah COVID-19 di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/3/2020). (ANTARA/HO/Humas DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemprov DKI untuk transparan soal kondisi anggaran saat ini. Sebab virus corona telah menghantam kondisi ekonomi yang otomatis berpengaruh pada pendapatan daerah.

"Saya dapat info bahwa proyeksi pendapatan daerah akan turun drastis sekitar Rp25 hingga Rp35 triliun. APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus corona," kata William, Jumat (3/04).

Baca Juga:

DKI Jakarta Disebut Paling Siap Hadapi COVID-19

Menurutnya, warga Jakarta berhak untuk tahu bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sehingga bisa dipastikan berapa anggaran belanja telah dan dapat dialihkan ke penanganan COVID-19.

"Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini, serta kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong. Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting,” jelas William.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)

Lebih jauh, William menerangkan publik juga berhak mengetahui rencana kegiatan dan rincian penggunaan anggaran untuk mengatasi virus mematikan dari Wuhan, Tiongkok.

“Pemprov DKI perlu memberikan informasi yang rinci mengenai kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan untuk mengatasi virus corona. Selain itu, juga perlu disampaikan program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintah," ucapnya.

Baca Juga:

DKI Daerah Ancaman Tinggi COVID-19, MUI Bolehkan Umat Islam Tak Salat Jumat

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengunggah data anggaran di laman bkpd.jakarta.go.id, namun disayangkan sejak 3 bulan belakangan laman tersebut tidak bisa diakses.

“Transparansi anggaran selalu menjadi hal utama yang terus kami desak, Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu,” tutup William. (Asp)

Baca Juga:

LBM Eijkman Dapat Sumbangan Dana Penanganan COVID-19 Rp10 Miliar

#Virus Corona #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan