PSI Minta Pemprov DKI Transparan Soal Anggaran di Tengah Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 April 2020
PSI Minta Pemprov DKI Transparan Soal Anggaran di Tengah Corona

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan mengenai wabah COVID-19 di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/3/2020). (ANTARA/HO/Humas DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemprov DKI untuk transparan soal kondisi anggaran saat ini. Sebab virus corona telah menghantam kondisi ekonomi yang otomatis berpengaruh pada pendapatan daerah.

"Saya dapat info bahwa proyeksi pendapatan daerah akan turun drastis sekitar Rp25 hingga Rp35 triliun. APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus corona," kata William, Jumat (3/04).

Baca Juga:

DKI Jakarta Disebut Paling Siap Hadapi COVID-19

Menurutnya, warga Jakarta berhak untuk tahu bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sehingga bisa dipastikan berapa anggaran belanja telah dan dapat dialihkan ke penanganan COVID-19.

"Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini, serta kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong. Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting,” jelas William.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (Foto: Twitter @willsarana)

Lebih jauh, William menerangkan publik juga berhak mengetahui rencana kegiatan dan rincian penggunaan anggaran untuk mengatasi virus mematikan dari Wuhan, Tiongkok.

“Pemprov DKI perlu memberikan informasi yang rinci mengenai kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan untuk mengatasi virus corona. Selain itu, juga perlu disampaikan program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintah," ucapnya.

Baca Juga:

DKI Daerah Ancaman Tinggi COVID-19, MUI Bolehkan Umat Islam Tak Salat Jumat

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengunggah data anggaran di laman bkpd.jakarta.go.id, namun disayangkan sejak 3 bulan belakangan laman tersebut tidak bisa diakses.

“Transparansi anggaran selalu menjadi hal utama yang terus kami desak, Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu,” tutup William. (Asp)

Baca Juga:

LBM Eijkman Dapat Sumbangan Dana Penanganan COVID-19 Rp10 Miliar

#Virus Corona #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
349 Ribu Warga Jakarta Menganggur, PSI Kritik Sistem Pendidikan
PSI menyoroti angka pengangguran di Jakarta naik. Sistem pendidikan pun dianggap makin mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Kamis, 02 April 2026
349 Ribu Warga Jakarta Menganggur, PSI Kritik Sistem Pendidikan
Indonesia
Ketua DPW PSI Jateng Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Merusak Nilai Demokrasi dan Suara Kritis
Mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 Maret 2026
Ketua DPW PSI Jateng Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Merusak Nilai Demokrasi dan Suara Kritis
Bagikan